Erick: Pembangunan IKN untuk perkembangan sektor ekonomi juga keadilan

Kenapa pemerintah mendirikan IKN? Tidak lain, ya tadi mempertahankan pertumbuhan sektor ekonomi serta kesenjangan supaya ini (pembangunan) sanggup lebih banyak merata
Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, konstruksi Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN) di dalam Kalimantan Timur sebagai upaya strategis pemerintah untuk peningkatan ekonomi yang inklusif kemudian kesetaraan perkembangan di dalam seluruh Indonesia.
"Kenapa pemerintah merancang IKN? Tidak lain, ya tadi mempertahankan perkembangan perekonomian dan juga kesenjangan supaya ini (pembangunan) bisa jadi lebih lanjut merata," kata Erick pada waktu hadir di rapat kerja dengan Komisi VI DPR, ke Jakarta, Rabu (10/7) malam.
Menurut dia, IKN direncanakan sebagai pusat administratif baru yang digunakan akan mengatasi ketimpangan penyelenggaraan antarwilayah dan juga menguatkan infrastruktur nasional sehingga dapat berimbas pada perkembangan ekonomi.
Menurut Erick, IKN tidak ada semata-mata akan berubah menjadi ikon modernisasi infrastruktur, tetapi juga akan memutus prinsip dan juga anggapan bahwa perkembangan hanya saja pada Jawa sentris.
Dia menegaskan bahwa selain dalam IKN, pemerintah berjanji untuk melakukan konstruksi yang tiada semata-mata berfokus terhadap Jawa namun beragam wilayah dalam Indonesia.
"Contoh jalan tol yang dimaksud pada Sumatera masak mau berhenti dibangun, masa semata-mata di Jawa saja. Hal ini bukanlah dikarenakan saya pendatang Lampung, khalayak Sumatera. Tapi keseimbangan ekonomi, pertumbuhan perekonomian pada Nusantara harus berlanjut ke semua pulau," kata Erick.
Erick menambahkan bahwa pihaknya ketika ini telah dilakukan mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Ro44,24 triliun pada 2025, sebagai langkah strategis pada memperkuat pembangunan.
Usulan PMN yang telah lama disetujui Komisi VI DPR itu diharapkan tidak ada hanya saja akan mempercepat proyek-proyek infrastruktur, tetapi juga untuk meyakinkan kelancaran transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto tanpa kebingungan.
"Hari ini PMN atau penugasan yang mana hampir mencakup 90 persen, PMN itu 90 persen itu penugasan. Nah, ini yang kita mau pastikan supaya ke depan pada transisi pemerintahan tidak ada ada kebingungan," kata Erick.
Artikel ini disadur dari Erick: Pembangunan IKN untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan




