Ibukota Indonesia – Badan Pengawas pemilihan Daerah Perkotaan Administrasi DKI Jakarta Selatan menemukan dugaan sebanyak 41 Petugas Pemutakhiran Fakta Pemilih (Pantarlih) ilegal pada masa pencocokan kemudian penelitian (coklit) menjauhi Pemilihan Kepala Daerah Jakarta.
"41 warga masih diduga Pantarlih ilegal sebab tiada mempunyai atau menunjukkan surat kebijakan (SK) ketika melakukan coklit," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Warga dan juga Hubungan Warga Badan Pengawas pemilihan raya (Bawaslu) Kota Ibukota Selatan Ahmad Fahlevi ketika dihubungi ke Jakarta, Selasa.
Fahlevi mengatakan, seharusnya pasca ditetapkan sebagai Pantarlih, maka ketika pelantikan SK sudah ada diterbitkan sehingga tiada ada alasan untuk tidaklah mampu menunjukkannya.
Baca juga: Bawaslu temukan warga belum 17 tahun dan juga belum menikah jadi pemilih
Diduga Pantarlih ilegal ini melakukan tugasnya bukanlah menghadapi nama sesuai SK melawan pihak yang mana diberikan penugasan. Temuan dugaan itu ditemukan di kawasan Kebayoran Lama.
"Pantarlih yang digunakan tiada dapat menunjukkan SK bisa saja juga terduga sebagai Joki Pantarlih," ujarnya.
Dia menafsirkan joki atau pelimpahan tugas terhadap pendatang lain bukan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Penyelenggaraan Pemilihan Pengurus lalu Wakil Gubernur, Pimpinan Daerah lalu Wakil Kepala Daerah dan juga Wali Perkotaan dan juga Wakil Wali Kota.
Atas temuan dugaan tersebut, Bawaslu Ibukota Selatan memberikan saran perbaikan untuk KPU setempat agar pada waktu Pantarlih melakukan coklit maka mampu menunjukkan SK.
"Agar bisa saja diyakini Pantarlih yang melakukan coklit telah di-SK, berarti telah dilantik juga diberikan pembekalan tentang petunjuk teknis pencoklitan," ujarnya.
Diharapkan masa pencoklitan sanggup selesai pada jadwal batas akhir, yakni 24 Juli 2024. Coklit dilaksanakan selama sekitar satu bulan oleh pelaku Pantarlih.
Pilkada untuk memilih gubernur, bupati kemudian wali kota akan diselenggarakan serentak seluruh wilayah pada 27 November 2024.
Pantarlih telah lama melakukan pencocokan lalu penelitian (coklit) untuk 5.183.198 Daftar Pemilih Sementara (DPS) atau 61,63 persen dari total DPS banyaknya 8.315.669 jiwa pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 dalam Provinsi DKI Jakarta.
Artikel ini disadur dari Bawaslu Jaksel temukan dugaan 41 Pantarlih ilegal
