Jakarta – Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menyoroti problem integritas akademik mulai dari joki jurnal ilmiah hingga problem pengangkatan guru besar yang mana bermasalah, termasuk melibatkan tokoh kebijakan pemerintah serta kekuasaannya. KIKA berharap Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, lalu Teknologi (Kemendikbudristek) dapat menyelasaikan kesulitan tersebut.
“KIKA berharap menghadapi transparansi kemudian akuntabilitas pada penyelesaian persoalan integritas akademik guru besar, kemudian berharap Mendikbud (Nadiem Makariem) bertanggungjawab berhadapan dengan kekacauan yang dimaksud ditimbulkan,” kata anggota KIKA Herdiansyah Hamzah melalui penjelasan resminya, pada Jumat, 12 Juli 2024.
Kasus itu, KIKA kategorikan pada model pelanggaran kebebasan akademik yang mengancam integritas akademik. Sebelumnya, KIKA menyampaikan situasi iklim akademik di dalam Indonesia, belaka sibuk mengejar jabatan, pangkat juga tunjangan, dengan menerbitkan tulisan-tulisan artikel. KIKA menemukan persoalan hukum yang digunakan ia sebut Metode Kumba, ke mana manusia akademisi menulis untuk jurnal predator.
Herdiansyah juga mencatatkan bervariasi upaya pelanggaran akademik seperti plagiasi, kartel publikasi, hingga pengangkatan guru besar yang tersebut tak memenuhi syarat. Bahkan secara sistematis melibatkan oknum Kemendikbudristek di meloloskan calon guru besar dengan cara yang tersebut tak sesuai integritas.
Pada 7 Juli 2024, Majalah Tempo menerbitkan laporan investigasi “Skandal Guru Besar Abal-abal”. Dalam laporan itu, Kemendikbudristek membuka penyelidikan skandal guru besar pada Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Belasan dosen ULM diduga merekayasa kondisi permohonan penghargaan tersebut.
Laporan itu juga mengungkap pemakaian jurnal predator. Disebut demikian lantaran penerbit meminta-minta penulis membayar sebagian uang agar artikelnya dipublikasikan. Berdasarkan catatan Majalah Tempo, tiga akademikus yang mengetahui penelusuran yang dimaksud juga mengungkap adanya komplotan asesor atau kelompok yang mana berwenang menafsirkan pemberian gelar kejuaraan guru besar.
Pilihan editor: Persiapan Kemenag Hadapi Pansus Haji: Sedikit Banyaknya Buat Kita Surprise
Artikel ini disadur dari KIKA Minta Kemendikbudristek Tuntaskan Masalah Pengangkatan Guru Besar Abal-Abal
