Jakarta – Kepala Sektor Advokasi Perhimpunan Pendidikan lalu Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri mengkhawatirkan nasib guru setelahnya Kementerian Pendidikan, Penelitian dan juga Teknologi (Kemendikbudristek) mengahapus jurusan IPA, IPS kemudian Agama pada Sekolah Menengah Atas (SMA) pada implementasi Kurikulum Merdeka.
“Memang ada persoalannya. Pertama, di mana ini diterapkan di sekolah anak boleh memilih sesuai dengan pilihan pelajaran masing-masing. Tapi kenyataannya sekolah ini sudah ada menyediakan menu paket pilihan,” kata Iman untuk Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024.
Iman mengatakan, biasanya sekolah akan menyiapkan paket pilihan pelajaran apa sekadar yang harus diambil dengan alasan ketersediaan kelas. “Ini harus dilihat kapasitas kelasnya ada berapa,” ujarnya.
Hal itu sebab sekolah akan datang cenderung menyesuaikan sumber daya manusia (SDM) atau guru. “Boleh jadi sewaktu siswa memilih, dibebaskan memilih. Maka guru-guru yang disebutkan tidak ada akan mendapatkan jam mengajar,” tuturnya.
Selain itu, kebijakan ini juga akan datang menyebabkan guru akan kekurangan jam mengajar. Sebabnya, siswa cenderung memilih mata pelajaran sesuai minatnya, sehingga nantinya akan ada mata pelajaran yang tersebut dihindari.
Iman takut kebijakan itu akan berpengaruh terhadap guru yang dimaksud tiada kebagian jam mengajar. Terutama berpengaruh terhadap sertifikasi mereka. “Implementasi Kurikulum Merdeka akan terganggu teristimewa dikarenakan kebijakan cleansing guru honorer,” ujarnya.
Kurikulum Merdeka dengan implementasi penghapusan jurusan, menurut dia, akan segera membutuhkan tambahan tenaga pengajar. Padahal, Dinas Pendidikan DKI DKI Jakarta melakukan pemutusan kontrak dengan kebijakan cleansing. “Idealnya ini akan ada berbagai simulasi kelas lantaran siswa bebas memilih,” tuturnya.
Kendati demikian, Iman setuju bahwa penghapusan jurusan ini dinilai tambahan fleksibel bagi siswa karea tiada dikotak-kotakkan lagi dengan jurusan IPA, IPS atau Agama. Sehingga tidak ada ada diskriminasi prodi ketika hendak melanjutkan kuliah.
Kemendikbudristek baru cuma mengumumkan menghapus penjurusan dalam jenjang Sekolah Menengah Atas atau SMA yang mana akan segera diterapkan pada tahun ajaran 2024/2025. Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum kemudian Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Investigasi serta Teknologi atau Kemendikbudristek, Anindito Aditomo menjelaskan peniadaan jurusan pada SMA merupakan bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka yang dimaksud sudah ada diterapkan bertahap sejak 2021.
Sampai 2024, penerapan Kurikulum Merdeka telah mencapai 90 sampai 95 persen untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan juga SMA atau SMK.
“Pada kelas 11 dan juga 12 SMA murid yang mana sekolah menggunakan Kurikulum Merdeka dapat memilih mata pelajaran secara lebih besar leluasa sesuai minat, bakat, kemampuan serta aspirasi studi lanjutnya,” kata Anindito dihubungi Tempo melalui arahan singkat pada Jumat, 19 Juli 2024.
Dia menggambarkan bagi murid yang dimaksud ingin melanjutkan kuliah di bidang teknik bisa saja memilih pelajaran seperti matematika, fisika tanpa mengambil pelajaran biologi. “Sebaliknya apabila murid ingin mengambil kedokteran bisa jadi menggunakan jam pelajaran untuk mapel biologi lalu kimia. Tanpa harus mengambil matematika tingkat lanjut,” paparnya.
Anindito berharap hal itu dapat lebih lanjut membantu fokus siswa di memulai pembangunan pengetahuan yang digunakan relevan untuk minat kemudian rencana studi murid selanjutnya.
Pilihan editor: Pengamat Angka Pengangkatan Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu sebagai Kompromi Transisi
Artikel ini disadur dari P2G Khawatir Penghapusan Jurusan di Jenjang SMA Membuat Guru Kehilangan Jam Mengajar
