Jakarta – Wakil Wali Pusat Kota Depok, Imam Budi Hartono menganggap skandal katrol nilai rapor di SMPN 19 Depok lantaran minimnya sekolah SMA atau SMK Negeri. Untuk itu, Imam menegaskan ke depannya pemerintah akan mencoba mendirikan SMP maupun SMA Negeri dalam Depok.
Menurut Imam, kendati jenjang institusi belajar SMA atau SMK tidak kewenangan pemerintah Daerah Perkotaan Depok, namun jikalau memang sebenarnya dibutuhkan masyarakat, pihaknya akan mencarikan solusinya.
“Mudah-mudahan kami bisa jadi carikan jalan keluar,” kata Imam, Senin, 22 Juli 2024.
Politikus PKS ini mengungkapkan bahwa pemerintah sudah pernah mendirikan Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri serta dihibahkan ke Kementerian Agama, sehingga akan dilaksanakan mirip bagi SMA atau SMK Negeri apabila otoritas Provinsi Jawa Barat tak bisa saja memulai pembangunan bangunan sekolah jenjang lembaga pendidikan tersebut.
“Mudah-mudahan kami nanti dapat siapkan lahannya, kami bisa jadi siapkan gedungnya, sehingga pengelolaannya oleh provinsi,” kata Imam.
Imam menganggap skandal katrol nilai rapor itu untuk memudahkan 51 siswa selama SMPN 19 Depok masuk SMA Negeri dari jalur prestasi lantaran ketatnya sistem zonasi.
“Ini kan memang sebenarnya kesulitan zonasi yang digunakan menghasilkan ini bisa jadi terjadi, ya mudah-mudahan ke depan Depok bisa jadi lebih tinggi baik lagi, di memiliki sekolah negeri naik SMP maupun SMA Negeri,” kata Imam.
Imam melakukan konfirmasi pihaknya akan memeriksa pelaku katrol nilai ke SMPN 19 Depok. “Dan ada namanya apa ya, Tabayun lah ya, Bagaimana kita memanggil merekan untuk bisa jadi dimintakan keterangan,” jelas Imam.
Ditanya ada kajian sewaktu Wali Daerah Perkotaan Depok kirim surat ke Pj Pemuka Jawa Barat terkait jalur optimalisasi bagi 51 siswa yang digunakan dianulir, Imam menyatakan apabila untuk kepentingan warga Depok, pihaknya akan berjuang maksimal.
“Agar merek layak sanggup mendapatkan prioritas pada mendapatkan pendidikan.Tapi kami pemerintah pasti tidaklah akan membiarkan warga Depok tiada sekolah, kami akan menyekolahkan dalam manapun, baik ke negeri maupun dalam swasta,” kata Imam.
Artikel ini disadur dari Skandal Katrol Nilai Rapor, Wakil Wali Kota Depok Sebut Karena Minimnya SMA Negeri
