Jakarta – Anggota Panitia Khusus Angket Haji atau Pansus Haji, Wisnu Wijaya, mengutarakan rapat perdana pansus haji kemungkinan diselenggarakan setelahnya semua jemaah haji Tanah Air kembali ke tanah air.
“Kalau husnudzon saya itu mengantisipasi semua jemaah balik dulu dari Saudi. Hal ini kemungkinan besar dia (pimpinan DPR) memiliki beberapa pertimbangan supaya komplit dulu, lengkap dulu,” kata Wisnu pada waktu dihubungi Tempo, Senin, 22 Juli 2024.
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan ia bersatu anggota pansus haji lain juga telah dilakukan menanyakan ihwal jadwal rapat perdana pansus ke pimpinan komisi. Wisnu menanyakan tentang jadwal rapat terhadap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid.
“Dijawabnya Pak Abdul Wahid sedang menemui para pimpinan. Sementara infonya seperti itu. Jadi rundown juga belum di-share dari Sekretariat Pansus,” ujar Wisnu.
Agenda rapat perdana akan memilih siapa yang tersebut akan berubah menjadi pimpinan pansus. Namun Wisnu mengungkapkan belum ada pembahasan perihal siapa yang tersebut akan mengawasi pansus sampai rapat perdana digelar. Ia menuturkan, apabila pekan ini tidak ada ada kejelasan perihal rapat perdana, beberapa jumlah anggota pansus akan menemui pimpinan DPR RI untuk mengupayakan rapat. Ia optimistis pansus bisa saja menyelesaikan tugasnya walaupun rapat perdana molor.
“Masa targetnya September seharusnya sudah ada selesai. Karena kemarin kesepakatannya dalam masa reses ini pun kita akan rapat. Dua bulan kita punya waktu, kita yakin cukuplah untuk menyelesaikan,” tutur Wisnu.
Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga mengungkapkan pansus sampai ketika ini belum bekerja secara resmi. Namun ia memaparkan secara individu anggota pansus sudah ada mulai bekerja ke tiap-tiap lini untuk mengoleksi bukti dan juga aduan.
Anggota pansus angket haji DPR, Luluk Nur Hamidah, menyatakan rapat perdana akan dikerjakan DPR pada bulan ini, pasca pada Rabu, 17 Juli 2024, rapat batal dengan dalih kendala teknis.
“Pansus akan dilaksanakan DPR periode 2019-2024, kami yang dimaksud akan menuntaskan,” ujar Luluk untuk Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.
Politikus Partai Keadilan Bangsa atau PKB itu menyatakan DPR bukan akan mewariskan rencana pansus haji terhadap anggota periode setelahnya. Alasannya, DPR mengklaim tak ingin memproduksi upaya perbaikan ibadah haji berlarut-larut.
“Apalagi temuan dugaan penyelewengannya kami yang menemukan,” ujar Luluk.
Pada 9 Juli lalu, DPR menyetujui pembentukan pansus haji di sidang paripurna ke-21 masa persidangan V. Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, mengetuk palu tanda setuju pasca menanyakan ke kontestan sidang. Pansus ini disahkan pasca anggota Komisi Keagamaan DPR, Selly Andriany Gantina, membacakan pertimbangan alasan dibentuknya pansus haji. Ada 35 anggota DPR dari tambahan dua fraksi yang digunakan mengesahkan pembentukan pansus haji ini.
Artikel ini disadur dari Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air
