Jakarta – Kementerian Dalam Negeri meninjau persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala area atau Pilkada 2024 di dalam Papua Pegunungan. Peninjauan ini khususnya pada segi pendanaan hingga memitigasi kerawanan konflik.
Pelaksana harian Direktur Jenderal Politik dan juga Pemerintahan Umum Kemendagri Togap Simangunsong mengemukakan Papua Pegunungan merupakan salah satu wilayah otonomi baru (DOB) di dalam Papua yang mana harus diberikan perhatian lebih.
“Terutama dari sisi realisasi dukungan pendanaan atau hibah, kesiapan pelopor pemilihan umum dalam daerah, dan juga hal-hal lain terkait kerawanan pemilihan gubernur Serentak. Mengingat pemilihan kepala daerah akan berlangsung kurang lebih lanjut empat bulan lagi,” kata Togap melalui keterangan tercatat yang dimaksud diterima Tempo Senin, 29 Juli 2024.
Papua Pegunungan merupakan sebuah provinsi dari hasil pemekaran Provinsi Papua pada 2022. Ada dua provinsi lain yang tersebut berubah menjadi tempat otonomi baru, yakni Papua Tengah kemudian Papua Selatan.
Selain persiapan sama-sama Kemendagri,Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga mengatur penandatanganan pengumuman Pemilihan Kepala Daerah Damai Tahun 2024.
Penjabat Pengurus Papua Pegunungan Velix V. Wanggai berucap tujuan penandatanganan Deklarasi pemilihan gubernur Damai Tahun 2024 untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah 2024 pada Provinsi Papua Pegunungan berlangsung secara lancar, aman, damai, dan juga bukan berlangsung konflik.
Deklarasi ditandatangani Velix V. Wanggai, Togap Simangunsong, dan juga perwakilan KPU lalu Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan.
“Kami wajib segera mengidentifikasi kemungkinan munculnya konflik, baik menjauhi pelaksanaan Pilkada, masa pencoblosan, masa penghitungan pengumuman lalu pasca-pencoblosan berdasarkan pengalaman pemilihan yang digunakan dijalankan Februari lalu,” tuturnya.
Menurut dia, harus ada kolaborasi antar instansi agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berjalan lancar.
Artikel ini disadur dari Kemendagri Tinjau Persiapan Pilkada 2024 di Provinsi Papua Pegunungan
