JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum juga Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan capaian perkembangan infrastruktur yang digunakan rampung dikerjakan selama 10 tahun Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden.
Sekjen Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menjabarkan, di dalam sektor konektivitas telah terjadi dibangun 2.700 km jalan tol dan juga 6.000 km konstruksi jalan nasional selama 10 tahun terakhir di tempat seluruh Indonesia.
Selain itu juga diadakan penanganan preservasi jalan area berdasarkan Inpres Jalan Daerah (IJD). Capaian IJD pada tahun 2023 sepanjang 3.195 km jalan wilayah dibangun lalu didukung dengan jembatan sepanjang 3 km.
Kemudian di area sektor Perumahan, melalui Inisiatif Sejuta Rumah (PSR) yang dimaksud digagas Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu hingga tahun 2024 berjalan telah dilakukan dibangun sebanyak 8,2 jt unit rumah.
“Pembangunan infrastruktur yang dimaksud dilaksanakan oleh Kementerian PUPR pada 10 tahun terakhir telah dilakukan banyak yang tersebut selesai kemudian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Zainal Fatah di keterangan resmi, Hari Minggu (18/8/2024).
Selanjutnya dalam sektor Informan Daya Air (SDA) pada selama 10 tahun telah dilakukan dibangun sebanyak 43 Bendungan dari target 61 bendungan yang dimaksud dipasang oleh Presiden Jokowi. Pembangunan bendungan juga disertai oleh penyelenggaraan jaringan irigasi baru seluas 1,1 jt hektar serta rehabilitasi 4,3 jt hektar.
“Sehingga meningkatkan luas cakupan sawah yang digunakan air irigasinya berasal dari bendungan (meningkat dari semula 11% di tempat tahun 2014 menjadi 19% pada tahun 2024) dan juga meningkatkan Ukuran Pertanaman (IP) dari 1,5 pada tahun 2014 menjadi 2,5 dalam tahun 2024,” tambah Sekjen Zainal Fatah.
Lebih lanjut, selama 10 tahun terakhir juga dilaksanakan perkembangan infrastruktur air minum di menggalang akses air minum layak bagi penduduk sebesar 92% hingga 2023 melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Untuk akses sanitasi layak, ketika ini mencapai sebesar 82% melalui pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T),” sambungnya.
Sekjen Zainal Fatah menyampaikan, pada tahun 2025 Kementerian PUPR juga akan melanjutkan pengerjaan infrastruktur di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Oleh akibat itu, tugas kemudian tanggung jawab Kementerian PUPR disebut ke depan sangat berat. Ditengah ekspektasi publik terhadap pelayanan infrastruktur juga semakin tinggi.
