JAKARTA – Pengurus Pusat Inisiatif Pemuda (PP GP) Ansor menyoroti kebijakan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi tak menyertakan hijab pada standar pakaian untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri. GP Ansor menilai langkah yang disebutkan merupakan langkah mundur dari BPIP sekaligus mempermalukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tempat akhir jabatannya.
“Ini langkah mundur. Kepala BPIP permalukan Presiden Jokowi,” ujar Ketua Lingkup Ketahanan Nasional lalu Bela Negara Pimpinan Pusat GP Ansor, HM Syafiq Syauqi di keterangannya, Kamis (15/8/2024).
Diketahui, pada Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, kemudian Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, tak menyertakan hijab untuk standar pakaian Paskribaka putri.
Aturan itu kemudian memicu kontroversi lantaran Paskibraka putri yang digunakan mengenakan hijab ketika diberangkatkan dari area terpaksa harus melepaskannya demi mengikuti aturan sesuai surat kebijakan tersebut. Apalagi, anggota Paskibraka juga diminta melakukan penandatanganan surat persetujuan untuk menaati aturan serta standar yang digunakan sudah ada dikeluarkan oleh BPIP.
Gus Syafiq menegaskan Indonesia miliki putra bangsa terbaik yang menjadi pasukan Paskibraka dengan beragam budaya dan juga keyakinan. Putusan Kepala BPIP yang dimaksud dinilai menjadi faktor utama polemik ini adalah bentuk kooptasi terhadap keberagaman.
“Presiden Jokowi sejak awal menggunakan 6 salam untuk menghormati segala keyakinan publik yang digunakan beragam. Putusan ini adalah bagian kooptasi keberagaman,” paparnya.
Oleh sebab itu, ia meminta-minta BPIP untuk menarik kembali Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, serta Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
“Untuk menghentikan polemik ini, segera cabut Keputusan BPIP. Revisi dengan keputusan-keputusan yang digunakan bisa jadi merangkul semua keberagaman,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pihaknya tidaklah memaksa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 melepas jilbab. Hal itu merespons tuduhan terhadap BPIP terkait pemaksaan melepas jilbab pada pada waktu pengukuhan Paskibraka.
