JAKARTA – Selain aksi demo penolakan Undang-undang pemilihan kepala daerah oleh Baleg DPR RI pada beberapa tiktik penting di area Jakarta, terdeksi email DPR RI diretas, pagi ini ribuan email dengan instruksi perlawanan tersebar serentak ke seluruh redaksi media nasional.
Bahkan ada beberapa orang yang mana melaporkan sudah mendapatkan email yang disebutkan yang dikirim dari server resmi DPR RI, memuat kritik tajam terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah yang dimaksud baru cuma disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Hingga berita ini ditayangkan, identitas pihak yang mana bertanggung jawab berhadapan dengan serangan ini masih belum diketahui.
Namun yang mana pasti, peretasan ini berhasil mengirimkan ribuan email ke berbagai alamat, termasuk seluruh redaksi media nasional yang mana menerimanya secara serentak pada pagi hari ini.
Pesan yang disebutkan meminta publik Indonesia untuk bersatu melawan apa yang dimaksud dianggap sebagai pelanggaran terhadap demokrasi lalu konstitusi.
Pesan pada email yang disebutkan menegaskan bahwa tindakan DPR tak berpihak pada kepentingan rakyat, dan juga menyerukan seluruh penduduk untuk bersuara melawan kebijakan yang tersebut dianggap merugikan dan juga mematikan demokrasi.
Selain itu, peretas juga mengancam akan membocorkan lebih besar banyak informasi sensitif jikalau tuntutan mereka tak dipenuhi, menambah ketegangan di tempat berada dalam situasi urusan politik yang mana semakin memanas.
Hingga pada waktu ini, pihak DPR RI masih belum memberikan klarifikasi terkait insiden ini. Investigasi terhadap peretasan yang disebutkan sedang berlangsung, sementara umum menanti tanggapan resmi dari lembaga legislatif tersebut. Adapun isi email yang dimaksud yang tersebut berhasil di dalam capture oleh pasukan redaksi Inews. –
Siapa sangka seseorang mantan tukang kayu dari kota kecil dalam Jawa dapat memulai pembangunan lebih tinggi dari sekadar furnitur? Dia mengukir mahakarya NEPOTISME, sambil memakai topeng kepolosan kemudian wajah Innocent. Bravo! Tepuk tangan untuk mengubah demokrasi menjadi perusahaan keluarga.
