IDI Akui Adanya ‘Budaya’ Perundungan pada PPDS

JAKARTA – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengakui, aksi perundungan memang benar kerap terjadi dalam dunia kedokteran. Bahkan, aksi itu bak sudah menjadi sebuah ‘budaya’.
Koordinator Junior Doctor Network (JDN) IDI, dr. Tommy Dharmawan mengatakan, pola aksi perundungan Rencana Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dalam Indonesia sudah ada terjadi sejak lama. Salah satunya, pola senioritas yang digunakan kurang baik serta paling kerap terjadi di dalam PPDS Tanah Air.
“Pola bullying telah terjadi sangat lama. Pola kultur seperti ini ada, kami tiada menafikkan,” ujar dr. Tommy pada jumpa pers secara daring, Rabu (21/8/2024).
Dokter Tommy berharap, pola senioritas pada PPDS dihapus. Ia mencontohkan, ada sebagian dokter yang dimaksud tak bisa jadi melakukan praktik pada suatu area akibat sudah ada dikuasai oleh seniornya.
“Ada beberapa kultur senioritas yang kurang baik. Ada PPDS yang mana tidaklah boleh praktik di dalam suatu wilayah akibat telah ada seniornya, akhirnya (dokter junior) PPDS takut,” ungkapnya.
“Senioritas itu ada. Junior belajar dari senior, pola itu ada sistem perundungannya yang mana harus diputus,” lanjut dia.
Selain itu, dr. Tommy juga menyoroti PPDS yang digunakan tidak ada digaji, dan juga menurutnya menjadi kesulitan yang tersebut ada di dalam Indonesia.
Gaji sangat berpengaruh pada tindakan hukum perundungan, sehingga beberapa oknum dokter senior minta diberikan makan, minta diantar, hingga minta diberikan pelayanan pada luar akademis.
“Kalau PPDS diberi gaji, minimal mereka sanggup beli makan sendiri. Atau ketika anak sakit, bayangkan partisipan PPDS rentang usai 27 sampai 35 tahun, mereka itu harusnya udah punya upah di area usia itu kemudian berkeluarga. Bayangkan kalau anaknya sakit, keluarganya sakit, tak ada pendapatan sebanding sekali. Bagaimana selama ini mereka menghidupi diri sendiri,” tutur dr. Tommy.



