JAKARTA – Dewan Daerah Perkotaan Amsterdam sudah pernah melarang pegawai pemerintah menggunakan aplikasi Telegram di telepon kantor merek akibat takut dimata-matai.
Seperti dilansir dari BNR, mengutip Alexander Scholtes, Anggota Dewan Pusat Kota yang mana bertanggung jawab melawan kebijakan teknologi informasi kota tersebut.
Scholtes mengonfirmasi untuk stasiun radio yang dimaksud bahwa larangan yang dimaksud diterapkan pada akhir April, meskipun hingga pada waktu ini belum disampaikan ke publik.
Dia mengatakan, “aktivitas kriminal di aplikasi mobile dan juga risiko spionase” sebagai alasan utama tindakan tersebut, menurut laporan tersebut,”
Pejabat yang disebutkan juga menggambarkan Telegram sebagai “tempat berlindung yang tersebut aman bagi peretas, penjahat dunia maya, dan juga pengedar narkoba,” lapor BNR.
Meskipun Telegram awalnya dibuat di dalam Rusia, kantor pusatnya sekarang ini berlokasi di tempat Dubai juga perusahaan yang dimaksud resmi terdaftar pada Kepulauan Virgin.
Laporan juga menyebutkan bahwa kota-kota lain dalam Belanda belum memberlakukan larangan sama terhadap Telegram.
Juni lalu, surat kabar Belanda NL Times melaporkan bahwa Dewan Pusat Kota Amsterdam akan berhenti menggunakan kamera buatan China dikarenakan kegelisahan terhadap pelanggaran hak asasi manusia serta spionase. Kamera buatan Tiongkok diperkirakan akan dihapuskan secara bertahap di waktu lima tahun.
