JAKARTA – Keputusan DPR yang mana menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) persoalan aturan pencalonan serta ambang batas pencalonan pada pilkada memantik reaksi akademisi kemudian mahasiswa. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti meminta-minta pemerintah juga DPR tiada menganggap simpel aksi tersebut.
Diketahui, banyak elemen rakyat dari kalangan buruh, aktivis, akademisi, hingga pelajar akan melakukan aksi demonstrasi untuk mengawal putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 tentang persyaratan threshold atau ambang batas pengusungan calon kepala area (cakada). Ada juga putusan MK tentang persyaratan pencalonan yang digunakan harus dipenuhi sebelum penetapan calon. Putusan yang dimaksud dianulir oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR melalui Panja RUU pemilihan gubernur yang tersebut diselenggarakan secara kilat. Draf RUU pemilihan gubernur akan disahkan di Rapat Paripurna DPR pada Kamis (22/8/2024) hari ini.
“DPR lalu pemerintahan hendaknya sensitif lalu tiada menganggap mudah terhadap arus massa, akademisi, juga pelajar yang turun ke jalan menyampaikan aspirasi penegakan hukum dan juga perundang-undangan. Perlu sikap arif serta bijaksana agar arus massa tiada mengakibatkan permasalahan kebangsaan lalu kenegaraan yang digunakan semakin meluas,” ujar Mu’ti pada keterangan tertoreh yang dimaksud dikirim Ketua Biro Komunikasi dan juga Pelayanan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Edy Kuscahyanto, Kamis (22/8/2024).
Mu’ti mengaku sulit memahami langkah lalu langkah DPR yang tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga legislatif, DPR seharusnya menjadi teladan serta mematuhi undang-undang.
“DPR sebagai lembaga negara yang merepresentasikan kehendak rakyat semestinya menghayati betul dasar-dasar bernegara yang tersebut mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan juga kepentingan negara lalu rakyat jika dibandingkan dengan dengan kepentingan kebijakan pemerintah kekuasaan semata. DPR sebagai pilar legislatif hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi,” jelas Mu’ti.
Menurut Mu’ti, DPR tak semestinya berseberangan, berbeda, dan juga menyalahi putusan MK di kesulitan persyaratan calon kepala wilayah lalu ambang batas pencalonan kepala wilayah dengan melakukan pembahasan RUU pemilihan gubernur 2024.
“Langkah DPR yang dimaksud selain dapat menyebabkan hambatan disharmoni pada hubungan sistem ketatanegaraan, juga akan menjadi benih permasalahan serius pada pemilihan kepala daerah 2024. Selain itu akan memunculkan reaksi umum yang digunakan dapat mengakibatkan suasana tidaklah kondusif di keberadaan kebangsaan,” pungkasnya.
