JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memohon Kepala Badan Pengawas Penyelesaian lalu Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, yang tersebut baru sekadar dilantik untuk mengendalikan nilai tukar obat yang mana mahal. Pasalnya, harga jual obat di area tanah air mampu 400% lebih tinggi tinggi dibandingkan di area luar negeri.
“Beliau (Jokowi) instruksikan bagaimana tarif obat ini sanggup dikontrol setidaknya mampu mirip-mirip dengan nilai tukar generik atau nilai obat dalam negara tetangga seperti Malaysia, Filipina atau Singapura,” ujar Taruna di keterangannya dalam Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Taruna pun menegaskan di mengendalikan biaya obat, BPOM tak sanggup bekerja sendiri. Dia sudah diminta Jokowi untuk berkolaborasi dengan Menteri Aspek Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. “soal itu, beliau mengajukan permohonan untuk kolaborasi dengan Menkes. Pak Menkes nanti kami akan koordinasi persoalan hal ini untuk instruksi pertama ini kami akan upayakan berjalan dengan baik dan juga lintas sektor.”ujarnya
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan perlunya pengembangan obat-obat inovasi. Pasalnya, banyak obat-obat dari negara produsen seperti Amerika, Jerman, Jepun yang tersebut dibutuhkan di area pada negeri. “(Banyak) dibutuhkan di area negeri ini, tapi ternyata bertahun tahun tak mampu sampai sini, beliau terdampar dalam negara tetangga, misalnya Singapura. Hal ini akan berdampak berat ke rakyat kita.”
“Karena kalau mau pakai obat itu ia harus terbang ke luar negeri. Jadi saya mengamati mungkin saja ada hubungannya juga dengan mafia obat internasional, hubungannya dengan kegiatan bisnis pelayanan kemampuan fisik internasional. Kitanggakmenuduh negara lain, tapi nampaknya seperti itu ataupun ada hal lain yang mana memproduksi obat itu tak mampu masuk sini,” kata Taruna.
“Kemudian ada juga hambatan obat pada negeri terlalu lama disahkan. Beliau (Jokowi) memohonkan guidance percepatanclinical trialagar obat yang dimaksud harus dipermudah tak perlu dibuat lama disahkan,” pungkasnya.
