JAKARTA – Menteri Hukum lalu Hak Asasi Orang ( Menkumham ) Supratman Andi Agtas segera mengundangkan pembaharuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pemilihan gubernur yang tersebut telah terjadi disetujui DPR. Supratman menegaskan hal itu ketika mengunjungi rapat sama-sama DPR kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) di dalam Komisi II DPR.
Dalam rapat itu, tak ada intervensi atau sanggahan terkait draf PKPU yang mana sudah pernah dipersiapkan KPU. KPU mengakomodasi dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait peraturan yang tersebut pada intinya berkaitan dengan ambang batas pengusungan calon kepala tempat juga penghitungan batas usia calon kepala daerah.
“Hari ini dengan segera kita harmonisasi serta sesegera kemungkinan besar kami undangkan. Kalau memungkinkan hari ini, kami undangkan hari ini,” kata Supratman usai hadir di rapat di area Komisi II DPR RI, Akhir Pekan (25/8/2024).
Supratman mengatakan, usai rapat ini pihaknya secara langsung menyelenggarakan rapat dengan pimpinan Kemenkumham. Supratman menegaskan pembaharuan itu akan segera diundangkan. “Ini secara langsung rapat by zoom untuk harmonisasinya, hari ini juga. Saya berharap, tadi saya telah hubungan Pak Dirjen, semuanya, staf untuk segera kemungkinan besar melakukan pengundangan,” kata dia.
Sebelumnya, Rapat itu dimulai sejak pukul 10.24 Waktu Indonesia Barat kemudian berlangsung tak tambahan dari satu jam. Dalam rapat itu, KPU menyampaikan draf inovasi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. KPU mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 kemudian Nomor 70/PUU-XXII/2024.
Dalam rapat itu KPU menegaskan rancangan perubahannya telah lama mengakomodasi aturan terkait ambang batas pengusungan kepala area sekaligus penghitungan batas usia. Dalam rapat itu juga bukan terlihat ada intervensi atau sanggahan baik dari perwakilan pemerintah, anggota DPR termasuk pengurus pemilihan umum lainnya.
“Perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 ini sudah pernah mengakomodasi, tidaklah ada kurang tidaklah ada lebih, dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 lalu 70,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, Hari Minggu (25/8/2024).
“Apakah dapat kita setujui?” tanya Doli.
“Setuju,” jawab partisipan rapat.
