JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan 107 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN ) akan datang calon kepala tempat (Bacakada) belum lengkap. Hal itu berdasarkan 1.432 bacakada yang mana sudah ada melapor LHKPN.
“Data per pagi ini, KPK sudah pernah menerima laporan LHKPN dari 1.432 Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada), dan juga yang tersebut sudah ada dinyatakan lengkap sebagian 1.325 Bacakada,” kata Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Mingguan (8/9/2024).
Budi menjelaskan, mayoritas LHKPN Bacakada yang digunakan dinyatakan belum lengkap lantaran belum menyertakan surat kuasa. “KPK kembali mengingatkan agar penyampaian LHKPN harus dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai,” ujarnya.
“Pelaporan online menggunakan materai elektronik lalu dikirimkan ke email [email protected],” sambungnya.
Budi melanjutkan, Bacakada yang tersebut sudah menyampaikan LHKPN-nya lalu sudah pernah diadakan verifikasi, sehingga dinyatakan laporannya lengkap, akan mendapatkan tanda terima.
“Tanda terima pelaporan LHKPN sebagai salah satu aturan pendaftaran Bacakada ke KPU pada kompetisi pemilihan gubernur Serentak 2024 ini,” pungkasnya.
