JAKARTA – Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda angkat bicara terkait penggeledahan kediaman Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan juga Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PKB menghormati langkah lembaga antirasuah tersebut.
“Ya KPK sudah ada menjalankan tugas serta fungsinya, terkait dengan penegakkan hukum ya kita hormati,” ucap Huda pada waktu ditemui di tempat Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Pusat, Rabu (11/9/2024).
Huda menilai, penggeledahan KPK merupakan murni penegakan hukum. Huda pun tak mengawasi adanya tendensi apa pun terkait penggeledahan yang dimaksud dijalankan KPK dalam kediaman Abdul Halim. “Kita semangatnya ini murni penegakan hukum, tidak ada ada tendensi di tempat luar penegakan hukum,” katanya.
Sebelumnya, pasukan penyidik KPK menggeledah rumah dinas Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar pada Jumat, 6 September 2024. Penyidik mengamankan uang tunai dari giat tersebut.
“Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terdiri dari uang tunai dan juga barang bukti elektronik,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Selasa, 10 September 2024.
Namun, Tessa tak menyebutkan secara detail persoalan jumlah agregat uang tunai yang tersebut disita. Termasuk jenis mata uang yang tersebut diadakan penyitaan tersebut.
Diketahui, rumah dinas yang dimaksud digeledah yang dimaksud berada di dalam kawasan DKI Jakarta Selatan. Penggeledahan terkait perkara dugaan terkait tindakan hukum dugaan korupsi Pengurusan Dana Hibah untuk Komunitas Publik (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022.
“Pada hari terakhir pekan tanggal 6 sept 2024, Penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas pelaksana negara berinisial AHI dalam wilayah Ibukota Selatan,” ujarnya.
Dalam tindakan hukum ini, Abdul Halim Iskandar ini pernah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 22 Agustus 2024.
