JAKARTA – Isu revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, serta DPRD (MD3) kembali muncul mendekati pelantikan anggota DPR terpilih pada awal Oktober 2024. Salah satu isu yang digunakan menjadi sorotan terkait pembaharuan yang digunakan mengatur pengisian kursi Ketua DPR.
Diketahui, selama ini UU MD3 telah terjadi mengatur kursi Ketua DPR akan diberikan terhadap partai urusan politik pemenang Pemilu.
Menanggapi isu yang kembali muncul, anggota Fraksi PDIP Said Abdullah meyakinkan tidak ada ada rencana pembaharuan UU tersebut. “Nggak, nggak ada (revisi UU MD3), percaya deh,” ujarnya, Rabu (11/9/2024).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu meyakini semua fraksi partai urusan politik mempunyai niat yang baik. Salah satunya bersepakat jikalau UU MD3 tetap saja digunakan tanpa adanya pembaharuan apa pun menyangkut aturan tersebut.
“Kami bukan ingin DPR menjadi arena konflik. Kami punya pengalaman buruk mengenai MD3 dulu. Insyaallah saya yakin semua bersepakat bahwa MD3 akan tetap saja sampai pelantikan 1 Oktober 2024,” katanya.
