pemerintahan Diminta Perkuat Kemandirian dan juga Ketahanan Pangan

JAKARTA – otoritas Indonesia diminta menguatkan ketahanan pangan . Sebab 70% konflik kemudian konflik antarnegara yang tersebut terjadi di dalam dunia ketika ini bersumber dari isu energi juga pangan.
Hal itu disampaikan Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo ketika diskusi terkait “Pembangunan Industri Pertanian Indonesia” yang dimaksud diselenggarakan dengan dengan Wadah Rektor Indonesia, Akademi Bidang Studi Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Bidang Studi Politik Indonesia, FKPPI, juga HIPMI, kemarin.
”Kita semua tentu menyadari pangan sebagai keinginan dasar manusia, merupakan komoditas strategis baik ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial, lalu keamanan nasional,” ujarnya, Hari Sabtu (14/9/2024).
Menurut Pontjo, ketahanan pangan sudah ada seharusnya menjadi kepentingan nasional utama yang dimaksud harus terus diperjuangkan. Terlebih sebab Inisiatif Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan komitmen global kemudian Indonesia menetapkan salah satu tujuannya pada 2030 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan serta nutrisi yang digunakan lebih tinggi baik juga menggalang pertanian berkelanjutan.
Berdasarkan penilaian Global Food Security Index (GFSI) dari The Economist Intelligence Unit (EIU) pada Desember 2022, kata Pontjo, ketahanan pangan Indonesia mendapatkan skor 60,2 yang berada dalam sikap 63 dari 113 negara. ”Ketersediaan pangan Indonesia dinilai kurang baik dengan skor 50,9. Keadaan ini tentu masih memprihatinkan,” ucapnya.
Ketua Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti ini menyebut, konsep swasembada pangan dipandang sebagai salah satu cara efektif di mencapai ketahanan pangan suatu negara, sehingga negara yang disebutkan memiliki kontrol yang besar terhadap pasokan pangannya lalu tiada tergantung pada lingkungan ekonomi internasional.
“Potensi sektor pertanian yang digunakan besar, Indonesia berpeluang untuk swasembada pangan. Sayangnya, kemungkinan besar ini belum diberdayakan secara optimal. Pembangunan sektor pertanian Indonesia hingga pada waktu ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jikalau dilihat dari tingkat kesejahteraan petani, menjaga ketahanan pangan, juga kontribusinya pada pendapatan nasional,” paparnya.
Hasil Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kondisi pertanian pada Indonesia tak sejumlah berubah selama 10 tahun terakhir, lalu masih menghadapi berbagai permasalahan dan juga tantangan, antara lain, masih didominasi tenaga kerja tua, minim menggunakan teknologi, penyusutan lahan pertanian, kehancuran lingkungan kemudian inovasi iklim. Termasuk akses petani terhadap permodalan, terkait keterpaduan antar sektor atau koordinasi juga sinergi antarsektor.
”Menghadapi berbagai permasalahan tersebut, maka penerapan sains juga teknologi yang paling produktif tetapi ramah lingkungan di penyelenggaraan sektor pertanian merupakan suatu keniscayaan,” katanya.
Penerapan sains lalu teknologi pertanian memungkinkan para petani meningkatkan efisiensi produksi, menurunkan beban kerja manual, kemudian meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selain itu, teknologi informasi juga komunikasi juga memainkan peran penting di menghubungkan petani dengan informasi pangsa kemudian memfasilitasi akses ke media belanja online, yang berkontribusi pada peningkatan pemasaran lalu pemasaran produk-produk pertanian.
”Meskipun ada komitmen pemerintah untuk penerapan teknologi pertanian, namun mekanisasi dan juga adopsi teknologi masih cukup rendah, dengan 87,59% rumah tangga petani masih memilih untuk menggunakan metode konvensional pada bertani,” ujarnya.




