JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ( DJP Kemenkeu ) membuka pendapat perihal dugaan kebocoran 6 jt data Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ), termasuk milik Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Terkait dengan informasi kebocoran data yang digunakan beredar, ketika ini kelompok teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, kemudian Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti ketika dihubungi, Kamis (19/9/2024).
Sebagaimana padat di tempat media sosial, dugaan kebocoran 6 jt data NPWP yang tersebut kemudian diperjualbelikan pada Breach Forums diungkap pendiri Ethical Hacker Indonesia pada unggahannya lewat X (dulunya Twitter), Rabu (18/9).
Tidak main-main, dari jutaan data yang bocor itu terdapat milik beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi, hingga Gibran Rakabuming Raka, yang mana merupakan putra sulung Jokowi juga Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.
“Sebanyak 6 jt data NPWP diperjualbelikan dengan biaya sekitar 150 jt rupiah. Informasi yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dan juga lain-lain. NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan pada sampel yang diberikan oleh pelaku,” jelas Teguh di ungahannya tersebut.
Teguh juga menyertakan tangkapan layar unggahan penjahat siber di tempat Breac Diskusi tersebut. Dalam tangkapan layar itu, unggahan tampak dibuat oleh akun bernama Bjorka pada September 2024.
