PNS Hijrah ke IKN Dipastikan Dapat 1 Apartemen, MenpanRB Ungkap Spesifikasinya

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan, PNS yang tersebut akan dipindahkan ke Ibu Pusat Kota Nusantara ( IKN ) masing-masing akan mendapatkan 1 unit apartemen .
“Hunian bagi ASN tempatnya sangat nyaman menurut saya untuk ASN dan juga telah diputuskan Presiden satu keluarga satu unit bukan lagi sharing,” ucapannya MenpanRB, Azwar Anas pada keterangan resmi, Hari Jumat (13/9/2024).
Adapun spesifikasi apartemen yang digunakan akan diterima oleh ASN, yaitu setiap unit hunian ASN dalam IKN memiliki 1 kamar mandi serta 3 kamar, di dalam mana 1 kamar utama dilengkapi dengan kamar mandi.
Terdapat juga ruang tamu, ruang makan, dapur kemudian ruang cuci piring. Hunian menerapkan smart home system, dimana ASN cukup scan barcode untuk masuk ke kamar.
Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR, jumlah keseluruhan tower yang dimaksud ditargetkan akan tersedia 47 Tower Hunian yang mana terdiri berhadapan dengan sekitar 2.820 Unit Hunian. Dari 47 Tower tersebut, jumlah keseluruhan tower yang tersebut akan ditempati untuk Pegawai ASN pada tahap awal adalah 29 Tower atau sekitar 1.740 Unit Hunian. Selebihnya akan ditempati oleh prajurit TNI/ anggota Polri.
Lebih lanjut mantan Kepala LKPP ini menyatakan jikalau hunian ASN yang digunakan nyaman juga lokasi yang dimaksud dekat dengan sumbu kebangsaan IKN, dapat dimanfaatkan oleh ASN untuk berolahraga atau berjalan kaki menuju pusat perkantoran.
“Sekarang telah ada 560 unit yang dimaksud telah siap, juga Presiden berharap ini sistemnya terintegrasi dengan sistem digital serta kualitasnya juga baik untuk ASN,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anas meninjau kamar tinggal di dalam salah satu tower hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) yang mana berada di tempat Kawasan Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN), Daerah Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Peninjauan dilaksanakan usai mengunjungi Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dimaksud dipimpin Presiden RI Joko Widodo, dihadiri oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin dan juga para menteri juga kepala lembaga dari Kabinet Indonesia Maju.



