JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menahan lima terdakwa tindakan hukum dugaan korupsi pengadaan lahan di dalam Rorotan, Ibukota Utara. KPK juga menaksir dugaan kerugian akibat perkara yang disebutkan mencapai Rp223.852.761.192,00 (Rp223 miliar).
“Terdapat kerugian negara/daerah setidaknya sebesar Rp223 miliar (Rp223.852.761.192,00) yang mana diakibatkan penyimpangan pada proses penanaman modal lalu pengadaan tanah oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada Tahun 2019-2021,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu ketika konferensi pers di area kantornya, Rabu (18/9/2024).
Asep menjelaskan, kerugian yang disebutkan berasal dari nilai pembayaran bersih yang digunakan diterima PT Totalindo Eka Persada dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rupiah 371 Milyar (Rp371.593.267.462,00). Kemudian, dikurangi nilai proses riil PT Totalindo Eka Persada dengan pemilik tanah awal (PT Nusa Kirana Real Estate/ PT NKRE) setelahnya memperhitungkan biaya terkait lainnya seperti pajak, BPHTB kemudian biaya notaris sebesar total Rp147 miliar (Rp147.740.506,270,00).
Diketahui, KPK mengumumkan sekaligus menahan lima terperiksa pada perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di dalam Rorotan, Ibukota Utara. Para terperiksa yang dimaksud dimaksud adalah Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Cornelis Pinontoan (YCP) dan juga Senior Manager Divisi Usaha atau Direktur Pembangunan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra S. Arharrys (ISA).
Kemudian, Direktur Utama PT. Totalindo Eka Persada (TEP) Donald Sihombing (DNS), Komisaris PT. TEP Saut Irianto Rajagukguk (SIR), kemudian Direktur Keuangan PT. TEP, Eko Wardoyo (EKW). “KPK selanjutnya melakukan penangkapan terhadap para dituduh untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 18 September 2024-7 Oktober 2024,” kata Asep Guntur Rahayu.
“Penahanan dijalankan di area Rutan Fakultas Gedung KPK Merah Putih,” sambungnya.
Atas perbuatannya, para terdakwa disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
