JAKARTA – pemerintahan melalui Kementerian Sektor Kemaritiman serta Pengembangan Usaha meyakinkan tidaklah akan mencabut BBM subsidi di area masyarakat. Namun jumlah keseluruhan kuota BBM subsidi akan dikurangi untuk penyediaan BBM rendah sulfur.
Deputi Area Kerjasama Infrastruktur lalu Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin menyatakan produksi BBM rendah sulfur yang disebutkan punya ongkos yang digunakan lebih banyak besar ketimbang BBM dengan komposisi sulfur yang mana tinggi. Sehingga diperlukan kompensasi tambahan apabila eksekutif mau menghadirkan BBM rendah sulfur di area masyarakat.
“Kita bukan ada naikan tarif BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi (BBM low sulfur), itu yang digunakan nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang mana membayar, artinya ada subsidi,” lanjutnya.
Rencananya, eksekutif akan memberikan kompensasi untuk Pertamina untuk memproduksi BBM rendah sulfur. Sehingga peningkatan biaya produksi tiada berdampak pada harga jual jual ke masyarakat.
“Karena tadi kita sampaikan, untuk memperbaiki kualitasnya (menjadi BBM rendah sulfur), tentu harus tambah biaya,” katanya.
Kaimudin mengatakan, ada beberapa opsi yang untuk menghentikan penambahan biaya produksi BBM rendah sulfur. Pertama menaikan harga jual BBM, kedua ditanggung seluruhnya oleh negara, ketiga memotong anggaran subsidi BBM kemudian dialokasikan untuk produksi BBM rendah sulfur.
Opsi terakhir lah yang tersebut dipilih oleh Pemerintah, sebab menurutnya pada waktu ini subsidi BBM yang digelontorkan tidak ada tepat sasaran. Bahkan BBM subsidi yang tersebut seharusnya dinikmati oleh kalangan kelas bawah nyatanya dimanfaatkan oleh rakyat kelas menengah keatas.
“Sederhananya, kalau ia pendapatan kecil mungkin saja naik kendaraan umum atau motor, kemudian mulai sejahtera, beli mobil, awalnya mobil kecil, kemudian menggunakan cc yang lebih lanjut besar. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kemungkinannya ia akan menggunakan bbm lebih lanjut banyak, artinya mendapatkan subsidi semakin banyak,” kata Kaimudin.
“Penyaluran BBM subsidi yang digunakan seharusnya dinikmati oleh warga yang digunakan ekonominya rentan justru dinikmati oleh golongan yang digunakan lebih besar kuat, jadi perlu subsidi ini tepat sasaran,” tambahnya.
