JAKARTA – Menjadi hal yang tersebut wajar jikalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ada mempunyai power kemudian cuma orang biasa pasca tiada lagi menjabat sebagai presiden. Hal ini ditegaskan oleh pendukung Prabowo Subianto, Haikal Hassan.
Penyampaian ini disampaikan Haikal Hassan menanggapi pernyataan politikus PDIP, Adian Napitupulu, pada kegiatan Rakyat Bersuara di dalam iNews, Selasa (17/9/2024).
“Kalau tadi Bang Adian bilang pasca 20 Oktober Pak Jokowi tiada punya wewenang, itu ya memang sebenarnya begitu, setiap presiden selesai ya udah selesai begitu. Terus apa yang tersebut mau dinaikin gitu loh,” ucap Haikal.
Haikal memandang, PDIP seharusnya mengambil bagian bertanggung jawab melawan beragam fenomena yang mana terjadi mendekati lengsernya Jokowi.
“Kalau Bang Adian mengawasi ada sesuatu yang enggak beres di dalam negara ini, mestinya jangan lihat sekarang dong, yang mana bersatu Pak Jokowi selama 9 tahun lebih besar itu siapa? Ya PDIP, masa PDIP lepas tangan,” katanya.
Haikal pun meminta, untuk tidaklah menumpahkan segala kesalahan untuk Jokowi. “Jangan sampai kesalahan ini ditumpahkan ke orang gitu loh. Yang 9 tahun 3 bulan ini dengan Pak Jokowi itu siapa?” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi Indonesia ketika ini sudah ada sangat hancur dari sisi korupsi. “Jangan pura-pura cuci tangan, lepas diri, negara ini telah hancur lebur dari sisi korupsi, terus KPK punya daftar yang tersebut paling banyak korupsinya itu partai apa. Saya enggak tanya Adian, saya tanya partainya,” tegasnya.
Haikal juga mempertanyakan sikap DPR yang mana tak kunjung mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang telah terjadi diminta oleh Jokowi.
“Kenapa sampai sekarang yang dimaksud diminta oleh Pak Jokowi Undang-Undang Perampasan Aset, kenapa ketum Anda itu bukan menyetujui, kenapa DPR enggak ngikutin,” ucapnya.
“Kalau itu disetujui, perampasan aset itu belaka dari lima orang saja, Rp440 triliun balik di waktu sesaat,” lanjutnya.
Oleh akibat itu, Haikal kembali menegaskan, hal yang digunakan normal bila Jokowi tidaklah lagi miliki kekuasaan pasca purnatugas.
“Itu normal. Presiden Soekarno yang mana kita hormati ketika beliau tiada lagi presiden kehilangan segalanya. Pak Harto almarhum yang tersebut kita hormati, ketika selesai jadi presiden sudah ada juga selesai, begitu juga Pak SBY, Bu Mega,” tandasnya.
