Ibukota (ANTARA) – Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap bahwa tanpa bantuan insentif dari pemerintah, pemasaran mobil hybrid cukup baik dalam lingkungan ekonomi Indonesia.
“Selama ini tanpa insentif juga penjualannya cukup baik,” kata beliau pada Green Initiative Conference Kumparan dalam Hotel Borobudur Jakarta, Selasa.
Ketika ditanya apakah dapat dipastikan mobil kombinasi bensin serta listrik yang disebutkan tiada akan mendapat insentif, Menko Airlangga menjawab “dipastikan pelanggan naik”.
Baca juga: Perbedaan mobil BEV kemudian hybrid
Perdebatan masalah pemberian insentif mobil hybrid ke antara pemangku kepentingan, asosiasi, pakar, hingga berubah-ubah produsen otomotif sempat berlangsung alot di beberapa bulan terakhir.
Sebelumnya, pada akhir Agustus lalu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesi (Gaikindo) setuju dengan Menteri Industri (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita yang digunakan menyampaikan keinginannya terhadap mobil hybrid untuk turut mendapat insentif dari pemerintah walau besarannya tiada sebesar insentif untuk mobil listrik murni (Battery Electric Vehicle/BEV).
Ketua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto menilai, mobil hybrid pantas mendapat insentif berkat efisiensi material bakarnya yang digunakan lebih banyak baik dibandingkan mobil konvensional alias mobil bermesin pembakaran internal (ICE).
Baca juga: TMMIN: Hybrid serta bioetanol dapat bantu RI turunkan emisi selain BEV
Selain itu, mobil hybrid, menurut Jongkie, menghasilkan kembali polusi yang tersebut lebih banyak rendah lantaran mesin ICE pada mobil ini jarang beroperasi, yang pada akhirnya dapat membantu Indonesi mengempiskan emisi pada 2030.
Mobil hybrid juga dinilai lebih besar andal akibat tiada memerlukan infrastruktur khusus berbentuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) seperti BEV.
Sementara itu pada awal September lalu, Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menyetujui tindakan pemerintah menyoal insentif mobil hybrid yang dimaksud tiada akan memberikan insentif untuk kendaraan jenis yang disebutkan pada tahun ini.
Baca juga: Periklindo setujui langkah pemerintah perihal insentif mobil "hybrid"
"Kami bukan membantu hybrid mendapatkan subsidi ya," kata Ketua Umum Periklindo, Moeldoko di Jakarta, Rabu.
Periklindo menyatakan hal yang disebutkan agar pemerintah dapat sepenuhnya memberikan dukungan penuh terhadap kendaraan listrik yang dimaksud memang benar berfokus pada pemakaian energi bersih sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia melawan tujuan konstruksi keberlanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Saat ini, regulasi yang tersebut berlaku untuk mobil hybrid ialah pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 6-12 persen. Hal ini berbeda dengan BEV yang digunakan mendapatkan beragam fasilitas, mulai dari PPnBM 0 persen hingga PPN ditanggung pemerintah (DTP).
Baca juga: Gaikindo setuju dengan Menperin persoalan pemberian insentif mobil hybrid
Fasilitas PPN DTP diberikan khusus menghadapi mobil listrik dengan Taraf Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal sebesar 40 persen. Adapun besaran PPN DTP yang diberikan sebesar 10 persen.
Dengan infrastruktur ini, PPN yang digunakan dikenakan berhadapan dengan penyerahan mobil listrik dengan TKDN minimal 40 persen adalah sebesar 1 persen. Fasilitas PPN DTP diberikan untuk masa pajak Januari hingga Desember 2024.
Baca juga: Studi ICCT : HEV masih belum efisien pada mempertahankan lingkungan
Artikel ini disadur dari Soal mobil hybrid, Menko Airlangga: Tanpa insentif penjualan baik
