JAKARTA – Menteri Koordinator Lingkup Kemaritiman dan juga Penyertaan Modal (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mencatatkan Katalog Elektronik (e-Katalog) mampu menghemat anggaran negara hingga banyak triliun. Jumlah yang dimaksud dibukukan selama satu tahun terakhir.
Menurutnya, satu pembelian item atau barang melalui e-Katalog bisa jadi menghemat dana hingga 40 persen. Meski begitu, Luhut enggan merinci nominal atau bilangan pasti dari anggaran yang digunakan ditekan tersebut.
“Sekarang anda tidak ada tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang tersebut dihemat KPK, coba dihitung berapa ratus triliun, satu komputer Odo (Deputi Lingkup Wisata lalu Perekonomian Kreatif) lapor ke saya satu pembelian laptop, satu item itu sanggup menghemat 40 persen dari berapa triliun,” ujar Luhut ketika kompetisi Temu Bisnis P3DN VIII, ICE BSD, Selasa (17/9/2024).
Adapun, jumlah agregat item atau komoditas yang dimaksud tersedia di tempat e-Katalog naik signifikan. Hingga pada waktu ini angkanya menyentuh 9,4 jt item yang tersebut telah melakukan registrasi di area Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa otoritas (LKPP).
Luhut menyebut, pemerintah akan mengelompokan 9,4 jt item tersebut. Selain itu, otoritas akan segera menyusun kebijakan lapangan usaha berdasarkan total item yang tersebut terdaftar dalam e-Katalog.
“Sekarang kita lagi mengelompokan itu macam-macam 9,4 jt itu, sehingga itu akan melahirkan satu sektor policy yang tersebut nanti akan kita mendirikan industri-industrinya untuk mensuplai ke e-Katalog kemudian kebutuhan,” paparnya.
“Teman-teman sekalian 9,4 jt itu bukanlah hitungan yang mana kecil, jadi sebenarnya saya komunikasikan juga untuk bapak Presiden ‘Pak 9,4 jt ini kita telah dapat bikin sektor policy kita’ jadi item apa semata dari 9,4 jt ini kelompokkan, yang digunakan kita bangun industrinya supaya itu betul-betul dia captive market di tempat pada e-katalog tadi,” beber dia.
Di lain siai, Luhut menilai e-Katalog atau aplikasi mobile belanja online milik pemerintah bisa saja menjaga dari perbuatan pidana korupsi. Pasalnya, sistem ini mampu dipantau secara terintegrasi melalui digitalisasi.
Dia memandang, dengan e-katalog versi 6 yang digunakan diperkenalkan pada Maret 2024 lalu, perkara anomali harga jual sanggup terpantau. Sehingga, pihak tertentu tidaklah dapat melakukan kecurangan yang dimaksud merugikan negara.
