DKI Jakarta – Menteri Manufaktur (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, sebagai pejabat publik, dirinya setiap saat berupaya taat hukum kemudian menjunjung tinggi hukum, dan juga tak menyalahgunakan kewenangan sebagai pejabat masyarakat untuk kepentingan pribadi.
Menperin dalam Jakarta, Rabu menyatakan hal yang disebutkan disampaikan ia merespons isu terkait dirinya yang mana melindungi istri pada perkara tidaklah memenuhi kewajiban pembayaran pada jual beli tanah berhadapan dengan nama PT Asiana Lintas Development (PT ALD) sebesar Rp35 miliar.
Agus menyampaikan, isu yang mana dibuat oleh Lembaga Swadaya Komunitas (LSM) Lentera Studi Pemuda Negara Indonesia (LSPI) merupakan hal yang digunakan bukan benar.
"Transaksi jual beli tanah yang disebutkan telah selesai, serta PT ALD telah terjadi menyelesaikan semua kewajibannya. Dengan demikian, tidak ada ada lagi kewajiban perusahaan yang dimaksud pada pemilik tanah sebelumnya,” kata dia.
Agus menambahkan, kewajiban PT ALD terkait jual beli yang disebutkan sudah ada tuntas. Ia juga menegaskan bahwa dirinya bukan menggunakan prasarana juga kewenangannya sebagai pejabat umum untuk melindungi istrinya pada hambatan yang digunakan dituduhkan tersebut.
“Tindakan mengaitkan saya sebagai Menperin yang mana seakan-akan menggunakan sarana serta kewenangan untuk melindungi istri pada persoalan yang mereka itu ungkapkan ini adalah bukan berdasar serta merupakan fitnah juga pencemaran nama baik,” ujar dia.
Atas dasar tuduhan tersebut, ia menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak dengan dugaan pencemaran nama baik serta fitnah.
“Kami akan melaporkan Koordinator LSPI melawan pernyataannya di dalam media massa dengan dugaan fitnah lalu pencemaran nama baik. Bukan belaka informasi yang disampaikan bukan benar, namun juga mengakibatkan kegaduhan ke kalangan penduduk akibat pencemaran nama baik yang digunakan dilakukan,” kata Agus.
Artikel ini disadur dari Menperin tekankan tak gunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi
