DKI Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Negara Indonesia (KemenP2MI) resmi bekerja sejenis dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk mendirikan sistem tata kelola pekerja migran Indonesia yang tersebut tambahan baik.
“Kami ingin merancang sistem yang tersebut lebih besar baik di konteks sistem tata kelola pekerja migran Indonesi dalam kementerian ini,” ujar Menteri P2MI Abdul Kadir Karding pada waktu melakukan penandatanganan MoU di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, di siaran pers KemenP2MI pada Rabu.
Karding menjelaskan bahwa nantinya PP Muhammadiyah akan berperan penting pada pengamanan serta pemberdayaan pekerja migran Tanah Air dengan memberikan pendampingan sejak ke pelatihan di konteks psikologis kemudian pemahaman keagamaan.
Selain itu, sejumlah anak-anak pekerja migran yang mempunyai akses terbatas melawan pendidikan, lalu Menteri Karding mengupayakan PP Muhammadiyah untuk membantu di hal tersebut.
Karding juga memohonkan PP Muhammadiyah untuk membantu purna-pekerja migran Nusantara di hal wirausaha.
“Bahwa mereka itu kembali ini sangat jauh lebih lanjut baik daripada sebelum beliau bekerja, artinya pendampingan wirausaha, pendampingan manajemen, pendampingan psikologis,” kata Karding.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan pihaknya terus-menerus ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
“Selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa serta negara secara spesifik merintis langkah-langkah pemberdayaan masyarakat khususnya untuk pekerja migran Indonesia,” kata Ketum Haedar Nashir.
Kami ambil tentu dari hulunya lewat sosialisasi, kemudian pembekalan pengetahuan, keterampilan sekaligus juga hal-hal yang tersebut dipandang perlu bagi calon-calon pekerja migran, tambahnya.
Selain MoU, dijalankan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Pemberdayaan KemenP2MI Muh. Fachri dengan Ketua Majelis Pemberdayaan Warga PP Muhammadiyah Nurul Yamin.
Artikel ini disadur dari KemenP2MI sinergi dengan PP Muhammadiyah bangun sistem tata kelola PMI
