Jakarta – Badan Pengawas pemilihan atau Bawaslu akan mengawasi pengadaan surat suara Pemilihan Kepala Daerah dari serangkaian produksi sampai pendistribusian. Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda mengutarakan pengawasan melekat logistik yang disebutkan akan diatur pada Peraturan Bawaslu yang dimaksud ketika ini pada tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum kemudian HAM.
“Bawaslu juga masih mengantisipasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait logistik yang digunakan sekarang ini masih serangkaian tahap uji publik,” kata Herwyn pada waktu dihubungi Tempo, Senin, 15 Juli 2024.
Untuk tempat terpencil lalu susah terjangkau, pengawasan akan dikerjakan oleh grup dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas pemilihan raya Kecamatan, serta Panwaslu Kelurahan atau Desa (PKD). Herwyn menuturkan, selain satuan kerjanya, Bawaslu juga akan melibatkan partisipasi masyarakat. Meskipun untuk pemilihan gubernur sesuai Undang-Undang bahwa Pengamat Pemilihan diregistrasi oleh KPU, tidak oleh Bawaslu.
“Prinsipnya, pelibatan komunitas sipil pada semua tahapan, seperti tahapan distribusi logistik, akan setiap saat ikut serta oleh Pengawas kami yang mana dalam bawah,” tutur Herwyn.
Sementara itu, KPU akan menyusun linimasa produksi yang mana harus dipatuhi vendor percetakan surat pernyataan pilkada agar logistik KPU tempat terpencil yang sulit dijangkau mampu sampai tepat waktu.
“Pada tahap produksi logistik, KPU menyusun timeline produksi yang dimaksud akan dilaksanakan oleh penyedia untuk tempat prioritas yang dimaksud lokasinya terjauh dari percetakan,” kata Komisioner KPU RI, Yulianto Sudrajat, pada waktu dihubungi Tempo, kemarin.
Yulianto mengungkapkan garis waktu produksi ini untuk memitigasi muncul kekurangan atau kerusakan logistik pada saat pada serangkaian distribusi.
Ia mengakui KPU menemukan sejumlah kendali pada distribusi logistik sebab faktor cuaca, konsisi geografis, serta ketersediaan moda transportasi. Kendala khususnya dijumpai pada area 5T (Terdepan, Terluar, Tertinggal, Terlama, lalu Tersulit). Yulianto mengutarakan KPU tentu membutuhkan dukungan penyelenggaraan pesawat udara, helikopter, speedboat, atau alat angkut lain yang tersebut mampu menembus medan berat.
“Yang semuanya kadang juga sangat bergantung pada cuaca. Maka dari itu, KPU terus bekerja serupa dengan kementerian juga lembaga lain untuk membantu distribusi logistik. Misalnya, bekerja sejenis dengan TNI-Polri, Kementerian Perhubungan, lalu pemerintahan Daerah,” tuturnya.
Pilihan editor: Perbatasan Indonesia-Papua Nugini Rawan Dilintasi OPM, Hal ini Kata Prabowo
Artikel ini disadur dari Bawaslu Bakal Lakukan Pengawasan Melekat Produksi sampai Distribusi Surat Suara
