Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi kesekian kalinya melakukan reshuffle kabinet jelang masa pemerintahannya rampung tiga bulan mendatang. Pergantian juga pengangkatan jabatan menteri ke ujung kekuasaannya itu menuai sorotan pengamat.
Lantas apa kata mereka?
Sebelumnya, Jokowi melantik tiga anggota kabinet baru, tiap-tiap Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan juga Wakil Menteri Penyertaan Modal Yuliot Tanjung pada Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.
Thomas atau biasa disapa Tommy merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Demikian juga Sudaryono, diketahui sebagai warga dekat Ketua Umum Partai Gerindra itu. Sedangkan Yuliot Tanjung merupakan pegawai negeri di Kementerian Investasi.
1. Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengutarakan diperkenalkan Thomas sebagai bagian kementerian keuangan adalah untuk memuluskan transisi. Tommy akan mengambil bagian pada penyusunan rancangan APBN 2025. Sebagai Wamenkeu II, ia akan menguatkan koordinasi dengan tim gugus tugas sinkronisasi.
Bila sebelumnya harus mengundang grup untuk mendiskusikan perihal keuangan negara, Sri Mulyani mengutarakan pada waktu ini bukan diperlukan lagi. “Enggak perlu ada reuni khusus akibat sekarang Mas Thomas sudah ada ada pada sini,” kata beliau di konfrensi pers perkenalan wamen baru dalam Kementerian Keuangan, Kamis 18 Juli 2024.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Pertemuan Negara Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan justru mengkritisi pemilihan Wamenkeu II yang dimaksud merupakan keponakan Prabowo itu. Menurut Misbah, pelantikan kali ini jadi akomodasi politik. Penunjukan itu memiliki kemungkinan memunculkan konflik kepentingan serta nepotisme.
“Berpotensi menyebabkan conflict of interest serta nepotisme,” kata ia pada waktu dihubungi pada Kamis, 18 Juli 2024.
Misbah berpendapat, hal itu akan kian terlihat pada waktu Prabowo dilantik sebagai Presiden nanti serta Thomas Djiwandono masih dipertahankan, atau bahkan diangkat bermetamorfosis menjadi menteri keuangan. Saat ini, menurut Misbah, tidak ada diperlukan Wamenkeu baru, mengingat masa kepemimpinan Presiden Jokowi tinggal sekitar empat bulan.
“Tidak ada sesuatu yang tersebut mendesak untuk disikapi secara fiskal,” ucapannya lagi.
Pihaknya menyatakan memang benar diperlukan upaya untuk memasukkan program-program prioritas Prabowo di APBN 2025. Semuanya akan dilihat di Nota Keuangan lalu RAPBN yang akan dibacakan Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus nanti, sebab di dalam KEM PPKF 2025 belum cukup terlihat.
“Tapi harusnya tidak ponakannya Pak Prabowo sendiri yang digunakan ditunjuk, bisa jadi profesional yang digunakan lain,” ujarnya.
2. Peneliti Senior Pusat Investigasi Politik BRIN Lili Romli
Menanggapi langkah Presiden Jokowi me-reshuffle kabinet atau menambah perwakilan menteri ke kabinet, menurut Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik Badan Studi lalu Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli tak ada urgensi atau situasi yang dimaksud mendesak bagi Kepala Negara untuk melakukan hal itu.
“Dengan sisa waktu yang belaka tinggal beberapa bulan, masyarakat akan mengamati tak ada urgensinya mengangkat para wamen tersebut,” papar Lili, Kamis.
Menurut Lili, komunitas akan mengawasi pelantikan para Wamen itu sebagai event bagi-bagi jabatan. “Publik akan cenderung mengawasi ini sebagai bagi-bagi jabatan semata daripada untuk meningkat kinerja kementerian,” katanya.
3. Pengamat kebijakan pemerintah UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno
Pengamat urusan politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno memandang langkah Presiden Jokowi melantik tiga duta menteri Kabinet Negara Indonesia Maju di sisa masa jabatan periode 2019-2024 sebagai upaya akselerasi kinerja menteri. Kebijakan itu juga disebut sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja kementerian.
“Tentu untuk mengakselerasi kinerja menteri. Tempat wamen di dalam situ. Melipatgandakan capaian kinerja menteri,” kata Adi untuk media, Kamis.
Di sisi lain, menurut dia, kebijakan Jokowi juga akan datang dianggap sebagai upaya bagi-bagi kekuasaan mengingat sisa pemerintahannya belaka tinggal tiga bulan. Apalagi, Adi juga tidaklah yakin akselerasi kinerja menteri mampu dilaksanakan pada kurun singkat tersebut. Namun, kata dia, setidaknya adanya tambahan kedudukan wamen bisa jadi mengantisipasi kegiatan ekonomi yang tak stabil.
“Setidaknya mampu mengantisipasi status perekonomian yang dimaksud tak stabil, up and down tak menentu,” katanya.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | ILONA ESTHERINA
Pilihan editor: Fakta-fakta Menarik Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Pemerintahannya Rampung 20 Oktober Nanti
Artikel ini disadur dari 3 Pengamat Soroti Langkah Jokowi Reshuffle Kabinet di Penghujung Kekuasaan
