JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan ucapan mengenai kebocoran 6 jt data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk milik Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Sri Mulyani, perihal kebocoran data yang dimaksud dirinya telah mengajukan permohonan jajaran Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo untuk melakukan pengecekkan dengan pasukan IT.
“Kita sedang, saya sudah ada minta pak Dirjen Pajak juga seluruh pihak pada Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya, nanti akan disampaikan penjelasannya ya, oleh pak Dirjen Pajak dan juga pasukan IT-nya,” ungkap Sri Mulyani usai konferensi pers di dalam Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Sebelumnya, padat dugaan kebocoran 6 jt data NPWP yang kemudian diperjualbelikan dalam Breach Forums diungkap pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto di unggahannya di dalam media sosial X, Rabu (18/9) lalu.
Selain NPWP, data yang tersebut juga terseret di tempat antaranya nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, serta data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta.
Dalam cuitan yang digunakan sama, Teguh menyatakan bahwa data yang bocor juga termasuk milik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga putranya Gibran Rakabuming Raka juga Kaesang Pangarep.
Daftar kebocoran data selain petinggi negara adalah beberapa orang menteri juga termasuk pada daftar seperti Menteri Komunikasi kemudian Berita (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Sektor Pembangunan Individu kemudian Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, hingga Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto.
Informasi mengenai kebocoran data NPWP itu juga diunggah oleh perusahaan keamanan siber Falcon Feeds di area media X. Namun, pada pernyataannya, mereka menyampaikan keaslian informasi itu belum terverifikasi.
