JAKARTA – eksekutif mempercepat perubahan digital layanan rakyat dengan membentuk Ina Digital, sebuah entitas yang dimaksud bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah.
Pembentukan Ina Digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kemudian mempermudah akses publik terhadap layanan pemerintah. Ina Digital didirikan berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital kemudian Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Entitas ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Mei 2024 dan juga dikelola oleh Peruri bekerja serupa dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (PANRB) dan juga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa Ina Digital akan mengintegrasikan ribuan perangkat lunak yang tersebut tersebar dalam berbagai kementerian, lembaga, lalu pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan publik untuk tiada perlu mengisi data berulang kali pada waktu mengakses berbagai layanan.
“Ina Digital menjamin layanan digital yang dimaksud terpadu serta mudah diakses oleh warga tanpa proses yang digunakan rumit,” ujar Anas di pernyataannya, Rabu (14/8/2024).
Sebagai langkah awal, 15 kementerian juga lembaga sudah menyetujui secara resmi komitmen untuk mengupayakan integrasi layanan digital ini. Sembilan di dalam antaranya termasuk pada sektor Program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, serta administrasi kependudukan.
Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya, mengungkapkan bahwa Ina Digital sedang mengembangkan tiga pengembangan digital yang tersebut akan saling terintegrasi, merupakan portal dan juga perangkat lunak yang dimaksud ditujukan untuk publik dan juga instansi pemerintah.
Portal juga perangkat lunak yang disebutkan akan memungkinkan rakyat mengakses berbagai layanan publik, sementara instansi pemerintah dapat mengakses layanan tata kelola administrasi pemerintahan, baik pada pusat maupun daerah.
Ina Digital juga menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintahan (SPLP) untuk membantu pertukaran data antar sistem dan juga aplikasi. Untuk mempermudah juga mengamankan akses, Ina Digital mengembangkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai kunci akses tunggal otentikasi, yang tersebut memungkinkan pengguna untuk tidaklah perlu menyebabkan akun atau mengisi data berulang kali ketika mengakses layanan yang dimaksud berbeda.
Proses keamanan diperkuat dengan enkripsi data berlapis kemudian penerapan multi-factor authentication (MFA) untuk menegaskan verifikasi data kemudian identitas berjalan aman. Proses pengembangan ini diawasi oleh Badan Siber juga Sandi Negara (BSSN) sesuai dengan standar yang dimaksud ditetapkan oleh PERURI dan juga pemerintah.
