JAKARTA – DPR batal mengesahkan RUU pemilihan kepala daerah menjadi undang-undang pada rapat paripurna yang digunakan digelar, Kamis (22/8/2024). Pembatalan pengesahan akibat rapat paripurna hanya saja dihadiri 89 Anggota DPR.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dimaksud bertindak sebagai pimpinan sidang menjelaskan, rapat paripurna hanya saja dihadiri oleh 89 anggota dewan. Sementara 87 anggota izin.
“Oleh lantaran itu, kita akan menjadwalkan kembali rapat Bamus untuk rapat paripura sebab kuorum bukan terpenuhi,” kata Dasco sambil mengetok palu.
Sebelumnya rapat paripurna DPR pengesahan RUU pemilihan kepala daerah menjadi undang-undang sempat diskors selama 30 menit lantaran partisipan rapat paripurna belum mencapai kuorum.
Sufmi Dasco Ahmad yang bertindak sebagai pimpinan rapat menunda rapat selama 30 menit untuk mengawaitu partisipan rapat. Hal itu seperti yang digunakan diatur di Tata Tertib DPR.
“Saudara-saudara para anggota juga hadirin yang kami muliakan, sehubungan dengan belum terpenuhnya persyaratan qouroum rapat paripurna pada hari ini, maka sesuai dengan Pasal 281 ayat 3 Tata Tertib DPR RI sebagai berikut,” kata Dasco.
“Penundaan inisiasi rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diadakan pada jangka waktu paling lama 30 menit, apakah dapat disetujui?” imbuh Dasco.
Merespons hal itu, para partisipan yang digunakan sudah pernah tiba menyerukan setuju. Kemudian, Dasco segera mengetok palu sidang sebagai persetujuan pemundaan rapat.
“Terima kasih dengan ini rapat kami skors,” tandas Dasco.
