JAKARTA – Plt. Kepala Otorita Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (OIKN) sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pada waktu ini pihaknya berada dalam mengusulkan anggaran Rp26 triliun untuk Badan Otorita IKN.
Basuki menjelaskan anggaran yang dimaksud nantinya akan digunakan untuk melakukan pemeliharan seluruh bangunan gedung gedung perkantoran pada IKN dan juga sarana lalu prasarana yang digunakan sebelumnya sudah ada dibangun menggunakan APBN. Mulai dari Istana kemudian Kantor Presiden juga Wakil Presiden, 4 komplek gedung perkantoran Kemenko, 47 Tower ASN, juga lain sebagainya.
“Kalau pagu indikatif OIKN Rp505 miliar, itu tidak ada termasuk pemeliharan juga pembangunan. Kami mengusulkan kalau mau bocorannya Rp26 triliun,” ujar Basuki pada waktu ditemui dalam Gedung PUPR, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga: 6 Fakta Maulia Permata Putri, Pembawa Baki Upacara HUT RI dalam IKN yang tersebut Diganti di dalam Detik Terakhir
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan seluruh infrastruktur yang digunakan dibangun menggunakan APBN oleh Kementerian PUPR nantinya akan diserahkan menjadi aset OIKN. Sehingga menurutnya, akan memerlukan berbagai anggaran untuk melakukan pemeliharaan untuk infrastruktur tersebut.
“Sekarang kami usulkan (OIKN) untuk mampu memelihara prasarana yang dimaksud telah dibangun oleh PUPR, kita serahkan ke OIKN, mereka memelihara. Itu butuh anggaran juga,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Basuki mengungkapkan untuk ketika ini beberapa infrastruktur yang digunakan telah dibangun memang sebenarnya masih membebankan anggaran Kementerian PUPR untuk melakukan pemeliharan. Hal yang dimaksud praktis berpengaruh terhadap prioritas penyelenggaraan infrastruktur dasar di dalam IKN yang mana juga dibebankan pada DIPA KemenPUPR.
Baca Juga: Otorita IKN Buka Loker 600 Formasi di area CPNS 2024, Berminat?
Menurut Basuki, penyelenggaraan infrastruktur dasar pada IKN masih cukup sejumlah memerlukan dukungan APBN. Terutama yang tersebut berkaitan dengan pengembangan kawasan di tempat KIPP 1B, juga 1C yang digunakan kedepannya akan menjadi tempat pemodal IKN.
“Karena berbagai pemodal yang dimaksud telah mulai pembangunan, kita merancang jalan, air, listrik, MUT itu kita bikin tak cuma di dalam KIPP 1A, tapi juga 1B dan juga 1C,” tutup Basuki.
