JAKARTA – Komisi Yudisial (KY) menyatakan tiga tiga hakim yang tersebut memvonis bebas Terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti, Ronald Tannur melanggar Kode Etik juga Perilaku Hakim (KEPPH). Ketiga hakim itu ialah Erintuah Damanik, Mangapul, dan juga Heru Hanindyo.
Kabid Waskim kemudian Investigasi KY, Joko Sasmita menjelaskan putusan itu diambil dari rapat pleno yang tersebut diselenggarakan pada Awal Minggu (26/8/2024) pagi. Dalam pleno itu, kata Joko, ketiga hakim terbukti melanggar KEPPH dengan klasifikasi pelanggaran berat.
“Peserta sidang pleno terdiri dari berjumlah 7 orang dibantu oleh Sekretaris Pengantar. Kemudian putusan para terlapor terbukti melanggar KEPPH dengan klasifikasi tingkat pelanggaran berat,” ujar Joko ketika RDPU dengan Komisi III DPR, Ibukota Pusat, Mulai Pekan (26/8/2024).
Joko mengungkapkan ketiga hakim itu dinyatakan melanggar bilangan bulat 1.1 butir 2, hitungan 1.1 butir 7, bilangan bulat 2.1 butir 2, nomor 8, kemudian bilangan bulat 10 Surat Keputusan Bersama Ketua Makamah Agung Republik Indonesia dan juga Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/MA- SKB/IV 2009-02/SKB PKY/IV/ 2009 tentang KEPPH.
Kemudian Pasal 5 ayat (2B), Pasal 5 ayat (3C), Pasal 6 ayat (2C), Pasal 12, juga Pasal 14 Peraturan Bersama Makam Agung Republik Indonesia dan juga Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02 BP MA XI 2012, lalu 02 BP PKY/09 2012 tentang panduan menegakkan Kode Etik serta Perilaku Hakim.
“Menjatuhkan sanksi berat terhadap Terlapor I Sodara Enrituah Damanik, Terlapor II Saudara Mangapul, juga Terlapor III Sauda Heru Anindyo terdiri dari pemberhentian tetap saja dengan hak pensiun, mengusulkan terhadap terlapor diajukan ke MA melalui Majelis Kehormatan Hakim,” tegasnya.
Kendati telah terjadi memutus sidang KEPPH, kata Joko, KY akan segera mengirimkan surat untuk Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin untuk mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang digunakan ditembuskan terhadap Presiden, Ketua DPR, Ketua Komisi III DPR, juga para terlapor.
“Komisi Yudisial juga akan memonitor usul penjatuhan sanksi Majelis Kehormatan Hakim yang telah dilakukan diusulkan terhadap Mahkamah Agung,” tandasnya.
