Febry Silaban
Mantan Wartawan
AKHIR-akhir ini, ungkapan dari seseorang orator kemudian filsuf Romawi semakin banyak dikutipkan jadi materi obrolan di tempat grup WhatsApp, keluarga, organisasi, arisan, hingga ke warung-warung kopi di area pelosok desa.
Nama filsuf itu, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM). Dia bilang, “Hostis aut amicus non est in aeternum, commoda sua sunt in aeternum”. Tidak ada kawan atau kawan yang dimaksud abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan.
Ribuan tahun berikutnya, PM Inggris Henry Palmerstone (1784-1865) mengutip juga menegaskan ungkapan filsuf itu lagi. Pada tanggal 1 Maret 1848, pada hadapan Parlemen, Palmerstone mengatakan: “We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual….” Kita tidaklah mempunyai sekutu abadi, kemudian kita bukan memiliki musuh abadi. Kepentingan kita adalah abadi serta kekal….
Obrolan dalam grup WhatsApp serta warung kopi itu makin banyak dikarenakan munculnya pasangan cagub, cawagub, cawalkot, cawawalkot, cabup, lalu cawabup yang dimaksud akan berlaga pada pemilihan kepala daerah Serentak 2024. Ada yang tersebut senang, ada yang tersebut kecewa, ada yang tersebut berapi-api membela jagoannya, ada yang digunakan berapi-api juga mencela lawannya, ada yang mana cuma membagi-bagikan “link” berita atau artikel orang lain (mungkin tujuannya memanas-manasi), tapi yang digunakan paling banyak itu yang dimaksud diam-diam saja.
Enggak tahu, apakah akibat paham, apatis, atau mungkin saja bingung ya. Kok mampu si itu ke sini, ya? Kok dapat yang itu enggak jadi diusung, ya? Kok bisa jadi partai itu balik memperkuat lawannya dulu, ya?
Politik memang benar membingungkan. Sebab, kebijakan pemerintah miliki logika sendiri. Maka pada kebijakan pemerintah tidak ada ada kawan serta lawan abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Dari sebab itu, tak mengherankan orang kadang mengungkapkan bahwa urusan politik itu kotor. Politik itu dunia yang dimaksud tiada jujur, penuh tipu daya, serta permainan licik, dan juga taktik palsu.
Tadinya saya pikir, partai kebijakan pemerintah mengambil putusan memilih jagoan calon pilkada ini dengan prinsip terkenal Latin “minus malum”, atau “yang paling sedikit buruknya di dalam antara yang buruk-buruk”. Ternyata pilihannya malah “maior malum”, atau “yang keburukannya sedikit lebih tinggi sejumlah di area antara sejumlah (orang) yang dimaksud buruk-buruk”.
Saya jadi ingat pada diktum yang konon katanya dari Romo Franz Magnis Suseno, S.J., “Pemilu tidak untuk memilih yang digunakan terbaik, tapi untuk menjaga dari yang terburuk berkuasa.” Kata-kata ini selalu dimunculkan setiap pilpres juga pilkada. Pilihlah yang mana kadar keburukannya tambahan sedikit, begitu kira-kira maknanya. Mirip dengan “minus malum” tadi.
Pilkada untuk menjaga dari yang dimaksud terburuk berkuasa terdengar sangat tendensius. Seakan-akan hanya saja sebuah tujuan minimal saja. Pragmatis minimalis. pemilihan raya seharusnya memilih yang dimaksud terbaik pada antara yang tersebut baik-baik. Tapi mungkinkah itu terjadi? Justru itu yang mana harus kita tuju.
