Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak memberikan jawaban yang digunakan lugas saat ditanya desakan mundur terhadap Menteri Komunikasi lalu Informatika Budi Arie Setiadi. Seruan pencopotan terhadap Budi Arie muncul imbas peretasan terhadap Pusat Angka Nasional (PDN).
“Semuanya telah dievaluasi,” kata Jokowi usai meresmikan pabrik batrei kendaraan listrik ke Karawang, Jawa Barat, pada Rabu, 3 Juli 2024.
PDN, yang dikelola oleh Kemenkominfo dan juga BSSN diretas sejak 20 Juni 2024, oleh data Ransomware LockBit 3.0. Ransomware merupakan istilah jenis malware yang dimaksud menyerang sistem data.
Pusat Informasi Nasional Sementara yang ada di Surabaya itu menjalankan 73 data kementerian lembaga juga beratus-ratus milik pemerintah daerah. Kominfo juga BSSN bertanggung jawab berhadapan dengan Pusat Angka Nasional dinilai gagal menjaga objek vital dan juga strategis tersebut.
Warganet mengomentari Budi Arie, yang mana juga menjabat Ketua Umum Projo, usai PDN diretas. Organisasi Komunitas Sipil yang mana memperjuangkan hak digital, SafeNET, memulai petisi menyerukan Budi Arie mundur sebagai Menkominfo. Sampai Rabu siang, 3 Juli 2024, petisi itu didukung 22.000 orang.
Menanggapi petisi Safenet, Budi Arie mengkaji itu merupakan hak komunitas untuk bersuara. “Ah no comment, itu hak rakyat untuk bersuara,” ucapannya usai rapat sama-sama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis malam, 27 Juni 2024.
Usai meresmikan pabrik batrei listrik di dalam Karawang hari ini, Presiden Jokowi memaparkan pemerintah telah mengevaluasi peretasan PDN. Kepala negara mengharapkan ke depan ada back up dari data nasional.
Jokowi bukan merinci secara detail pada saat ditanya apa evaluasi untuk menguatkan sistem siber. Namun Eks Kepala daerah DKI Jakarta ini mengungkapkan yang digunakan paling penting ada solusi supaya insiden yang dimaksud serupa tidak ada kembali terjadi.
“Di-back up data nasional kita, agar kalau ada kejadian kita gak terkaget kaget. Ini adalah berlangsung di negara lain, tidak kita saja,” kata Jokowi.
Pakar digital Anthony Leong menyesalkan adanya gangguan yang mana muncul pada sistem PDN. Dia mengatakan gangguan jiwa ini merupakan sebuah krisis besar yang tersebut berdampak luas hingga beberapa layanan terganggu, diantaranya keimigrasian.
“Ini permasalahan besar dan juga seharusnya mampu diantisipasi. Apakah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kominfo) yang dimaksud menaungi PDN sudah ada mempunyai manajemen krisis untuk memitigasi hambatan PDN?” kata Anthony di penjelasan tertoreh pada Senin, 25 Juni 2024.
Artikel ini disadur dari Begini Respons Jokowi soal Desakan agar Budi Arie Mundur usai PDNS Diretas
