Tentu komitmen bagaimana BUMN terus mampu bermetamorfosis menjadi benteng kegiatan ekonomi nasional, menjadi sebuah hal yang dimaksud sangat positif
Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, BUMN berjanji untuk menjadi benteng kegiatan ekonomi nasional, seusai Komisi VI DPR menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp44,24 triliun pada 2025.
"Tentu komitmen bagaimana BUMN terus bisa saja berubah menjadi benteng ekonomi nasional, menjadi sebuah hal yang dimaksud sangat positif," kata Erick seusai hadir di rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, pada Jakarta, Rabu (10/7) malam.
Erick juga mengaku bersyukur sebab sembilan Fraksi Komisi VI DPR menyatakan sikap dukungan berhadapan dengan usulan PMN senilai Rp44,24 triliun oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Alhamdulillah tadi Komisi VI telah menyetujui usulan PMN dari Kementerian BUMN sebesar Rp44 triliun lebih, di dalam mana Komisi VI mengamati PMN ini juga banyak akibat penugasan," ujar Erick.
Dia mengatakan, pihaknya menyokong rancangan undang-undang (RUU) BUMN yang dimaksud disetujui oleh Komisi VI sehingga dapat mendapat persetujuan penuh oleh DPR sehingga hal-hal yang dimaksud berubah menjadi catatan bisa saja lebih besar transparan dan juga terbuka.
"Dan kami berharap ini bisa jadi terlaksana. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk Komisi VI melawan dukungan PMN serta juga dukungan untuk RUU BUMN-nya," jelasnya.
Lebih lanjut Erick menyatakan setelahnya melakukan rapat kerja dengan Komisi VI, bahwa untuk pertama kali PMN yang mana didorong ke BUMN tidak ada berdasarkan utang negara lantaran dividen lebih besar besar.
"Total dividen sekitar Rp280 triliun, sedangkan PMN Rp212 triliun. Jadikan kan ada selisih Rp68 triliun. Artinya ini hal yang digunakan positif, yang tersebut sebenarnya ini berubah menjadi sebuah kepastian ke depan untuk penyehatan dan juga transformasi," kata Erick.
PMN serta nilai besaran yang mana diusulkan Kementerian BUMN dan juga telah dilakukan disetujui Komisi VI DPR, yakni;
- PMN terbesar akan diperoleh PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp13,86 triliun di rangka pengerjaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Fase 2 lalu 3
- PMN PT ASABRI (Persero) sebesar Rp3,61 triliun pada rangka perbaikan permodalan
- PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun di rangka Proyek Listrik Desa
- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) diusulkan PMN senilai Rp3 triliun untuk penguatan permodalan KUR
- PMN untuk PT Pelni (Persero) senilai Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru
- PMN untuk PT Biofarma (Persero) senilai Rp2,21 triliun di rangka capex prasarana baru
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk diusulkan mendapat PMN senilai Rp2,09 triliun untuk pembangunan Tol Jogja-Bawen kemudian Tol Solo-Yogya
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Rp2 triliun
- PT Len Industri (Persero) Rp2 triliun
- PT Danareksa (Persero) Rp2 triliun
- PMN untuk PT Kereta Api Nusantara (Persero) senilai Rp1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah.
- PT Rajawali Nusantara Tanah Air (Persero)/ID Food sebesar Rp1,62 triliun di rangka modal kerja serta pembangunan ekonomi inisiatif Cadangan Pangan Pemerintah
- PT PP (Persero) Tbk diusulkan mendapat PMN senilai Rp1,56 triliun di rangka penyelesaian proyek Tol Jogja-Bawen dan juga Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang.
- Perum Damri Rp1 triliun
- Perumnas Rp1 triliun
- PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp976 miliar pada rangka pembuatan KRL.
Artikel ini disadur dari Erick sebut BUMN benteng ekonomi usai DPR setujui PMN Rp44,24 triliun
