Tuai Polemik, Kemendikbudristek Hapus Jurusan IPA, IPS, serta Bahasa ke SMA

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, juga Teknologi atau Kemendikbudristek mengumumkan akan menghapus jurusan Keilmuan Pengetahuan Alam (IPA), Bidang Studi Pengetahuan Sosial (IPS), lalu Bahasa pada jenjang institusi belajar Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebijakan penghapusan ketiga jurusan dalam SMA itu menuai polemik.

Perhimpunan Pendidikan serta Guru (P2G) mengkhawatirkan nasib guru apabila jurusan-jurusan yang disebutkan dihapus dalam SMA. Sementara Psikolog Pendidikan Tantri Rahmawati mengatakan, penghapusan jurusan-jurusan yang disebutkan dapat mempengaruhi jumlah keseluruhan keinginan guru. Berikut pernyataan mereka.

P2G: Khawatir nasib guru

Kepala Lingkup Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengkhawatirkan, nasib guru setelahnya Kemendikbudristek menghapus ketiga jurusan yang disebutkan sebagai implementasi Kurikulum Merdeka.

“Memang ada persoalannya. Pertama, pada saat ini diterapkan pada sekolah, anak boleh memilih sesuai dengan pilihan pelajaran masing-masing. Tapi kenyataannya sekolah ini sudah ada menyediakan menu paket pilihan,” kata Iman kepada Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024.

Iman mengatakan, biasanya sekolah akan menyiapkan paket pilihan pelajaran apa cuma yang harus diambil dengan alasan ketersediaan kelas.

“Ini harus dilihat kapasitas kelasnya ada berapa,” ujarnya. 

Hal itu lantaran sekolah akan datang cenderung menyesuaikan Narasumber Daya Manusia (SDM) atau guru. “Boleh jadi ketika siswa memilih, dibebaskan memilih. Maka guru-guru yang dimaksud tidaklah akan mendapatkan jam mengajar,” tuturnya.

Selain itu, kebijakan ini juga akan datang menghasilkan guru akan kekurangan jam mengajar. Sebabnya, siswa cenderung memilih mata pelajaran sesuai minatnya, sehingga nantinya akan segera ada mata pelajaran yang dihindari.

Iman was-was kebijakan itu akan berpengaruh terhadap guru yang dimaksud tak kebagian jam mengajar, teristimewa berpengaruh terhadap sertifikasi mereka.

“Implementasi Kurikulum Merdeka akan terganggu khususnya akibat kebijakan cleansing guru honorer,” ujarnya. 

Kurikulum Merdeka dengan implementasi penghapusan jurusan, menurut dia, akan datang membutuhkan tambahan tenaga pengajar. Padahal, Dinas Pendidikan DKI Ibukota Indonesia melakukan pemutusan kontrak dengan kebijakan cleansing.

“Idealnya ini akan ada berbagai simulasi kelas dikarenakan siswa bebas memilih,” tuturnya.

Kendati demikian, Iman setuju bahwa penghapusan jurusan ini dinilai lebih banyak fleksibel bagi siswa akibat bukan dikotak-kotakkan lagi dengan jurusan IPA, IPS atau Bahasa. Sehingga tiada ada diskriminasi prodi ketika hendak melanjutkan kuliah.