Jakarta – Istilah kabinet zaken tak lain sebuah kabinet ke mana anggotanya dipilih berdasarkan keahlian dan juga bukanlah sebagai representasi dari partai urusan politik tertentu. Namun demikian, anggota kabinet zaken juga dapat berasal dari kalangan partai politik.
Dalam sejarahnya, kabinet zaken muncul antara tahun 1957 hingga 1959, pasca negara mengalami beberapa periode ketakstabilan. Munculnya kabinet zaken tak terlepas dari inovasi urusan politik dalam akhir era Demokrasi Liberal serta awal era Demokrasi Terpimpin. Presiden Soekarno mengusulkan konsep Demokrasi Terpimpin sebagai alternatif untuk Demokrasi Liberal yang dimaksud dianggap tak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.
3 Zaken Kabinet Era Orde Lama
1. Kabinet Natsir
Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelahnya pembubaran Republik Negara Indonesia Serikat (RIS). Kabinet ini resmi diinformasikan pada tanggal 7 September 1950 melalui Keputusan Presiden Republik Tanah Air Nomor 9 Tahun 1950. Kabinet ini dipimpin oleh Mohammad Natsir sebagai perdana menteri.
Kabinet ini merupakan hasil dari koalisi antara partai Masyumi serta PNI (Partai Nasional Indonesia), meskipun tiada ada anggota PNI yang dimaksud terlibat pada dalamnya. Hal ini menyebabkan PNI berada di dalam oposisi bersatu Murba kemudian PKI. Pembentukan kabinet ini memungkinkan Partai Masyumi untuk mempunyai jumlah total kursi terbanyak di DPR pada pada waktu itu.
Sebagai kabinet zaken, Kabinet Natsir banyak diisi oleh golongan non-partai lalu ahli, seperti Djuanda Kartawidjaja yang dimaksud menjabat sebagai Menteri Perhubungan dan juga Hamengkubuwono IX yang digunakan ditunjuk sebagai Wakil Utama Menteri.
2. Kabinet Wilopo
Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga yang dimaksud terbentuk pasca pembubaran Republik Negara Indonesia Serikat pada tanggal 3 April 1952 hingga 2 Juni 1953. Formatur Ir. Sukarno membentuk Kabinet Darurat Ekstra-Parlementer kemudian menunjuk Ir.
Djuanda Kartawidjaja sebagai Awal Menteri. Kabinet Djuanda ini diberi nama Kabinet Karya (Zaken Kabinet) sebab tidak ada berasal dari partai kebijakan pemerintah juga memiliki dua anggota militer di dalam dalamnya.
Mr. Wilopo merupakanpendiri kabinet ini lalu menjabat sebagai perdana menteri ketujuh. Kabinet ini terbentuk setelahnya pembubaran Kabinet Sukiman-Suwiryo yang dimaksud diduga lebih besar condong ke Blok Barat.
Kabinet Wilopo resmi terbentuk pada tanggal 1 April 1952 dengan susunan anggota yang digunakan berasal dari bervariasi partai urusan politik dengan total kursi yang mana berbeda-beda. Susunan kabinet ini terdiri dari beberapa pendatang ahli di bidangnya atau disebut sebagai kabinet Zaken.
3. Kabinet Djuanda
Kabinet Djuanda terbentuk pasca jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada tanggal 14 Maret 1957. Jatuhnya kabinet sebelumnya disebabkan oleh kesulitan perekonomian yang dimaksud menyebabkan demonstrasi buruh yang dimaksud dikomandoi oleh PKI.
Presiden Soekarno kemudian membentuk Kabinet Darurat Ekstra-Parlementer serta menunjuk Ir. Djuanda Kartawidjaja sebagai Utama Menteri. Kabinet Djuanda ini tak berasal dari partai urusan politik lalu memiliki dua anggota militer di dalam dalamnya.
Kabinet Djuanda dikenal sebagai kabinet zaken sebab keberhasilannya pada berubah-ubah prestasi, seperti membentuk Dewan Nasional, memperjuangkan Irian Barat, kemudian mempercepat pembangunan. Kabinet ini berlangsung dari April 1957 hingga Juli 1959.
Setelah era Kabinet Djuanda, tak ada lagi kabinet zaken yang digunakan terlihat di pemerintahan Indonesia, baik pada era Orde Baru maupun era Reformasi. Bagaimana kabinet Prabowo kelak? Rasanya mustahil sebagai kabinet zaken.
KAKAK INDRA PURNAMA | EIBEN HEIZIER | ANANDA RIDHO SULISTYA
Pilihan editor: Langkah Jokowi Lima Tahun ke Depan kemudian Usulan Kabinet Zaken
Artikel ini disadur dari Catatan Reshuffle Kabinet: Belajar 3 Kabinet Zaken yang Muncul di Era Orde Lama
