Jakarta – Komisi VIII DPR RI membantah klaim Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya bahwa pembentukan Pansus Haji 2024 adalah untuk menyerang mereka. Bantahan itu disampaikan anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Maman Imanulhaq.
Maman mengklaim pembentukan Pansus Angket Haji murni didasari keinginan untuk memperbaiki manajemen haji. “Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR serta pemerintah di hal ini Kementerian Agama,” kata Maman melalui pernyataan tercatat pada Senin, 29 Juli 2024.
Menurut Maman, Pansus Angket Haji adalah cara yang digunakan sesuai undang-undang agar DPR dapat melakukan pengawasan dan juga perbaikan kerja eksekutif. Maman, yang tersebut juga anggota Pansus Angket Haji, menyampaikan bahwa pembentukan yang dimaksud juga telah lama disetujui oleh seluruh fraksi pada parlemen.
Maka dari itu, kata dia, serangkaian Pansus haji tidak ada mempunyai motivasi untuk menyerang PBNU seperti yang tersebut ditudingkan Yahya. “Pansus haji itu formal, resmi, juga konstitutif. Tidak ada urusannya dengan pribadi-pribadi atau PBNU,” ucap Maman.
Maman pun memohonkan agar PBNU tidaklah wajib terlibat campur di urusan urusan politik yang dimaksud sedang berjalan ke DPR. Apalagi, kata Maman, hak angket adalah hak yang tersebut dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan melawan dugaan penyelewengan kebijakan yang digunakan dinilai bertentangan dengan undang-undang.
Bahkan, Maman menyampaikan bahwa NU seharusnya berterima kasih dengan adanya Pansus Angket Haji. Sebabnya, warga NU nantinya juga bisa saja merasakan khasiat peningkatan pelayanan haji apabila Pansus bisa saja menjalankan tugasnya dengan baik.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan pihaknya mempertanyakan pembentukan Panitia Khusus Angket Haji 2024. Dia berpendapat tak ada alasan kuat untuk pembentukannya.
“Kami meninjau tiada ada yang tersebut bisa saja dijadikan alasan yang mana cukup untuk pansus ini,” ujar Yahya itu di konferensi pers usai rapat pleno NU di DKI Jakarta pada Ahad, 29 Juli 2024 seperti diambil Antara.
Gus Yahya menyebutkan langkah pembentukan Pansus Haji DPR pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 berkaitan dengan sikap adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, juga hambatan lain yang digunakan sebetulnya tiada terkait dengan ibadah haji.
Artikel ini disadur dari Gus Yahya Sebut Pansus Haji DPR Serang PBNU, Fraksi PKB: Tak Ada Urusan
