Jakarta – Keputusan Pengurus Pusat Muhammadiyah untuk menerima izin usaha pertambangan (IUP) khusus dari pemerintah, tiada dan juga merta disambut positif oleh seluruh kader. Beberapa pada antaranya merasa kecewa akan langkah ini.
Ketua Majelis Hukum kemudian Hak Asasi Orang PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, misalnya. Meski menyatakan menghormati kebijakan pimpinan. Namun, kebijakan ini dinilai mengecewakan akibat sarat akan nuansa politis.
“Secara pribadi saya kecewa. Karena kalau mau mengajukan, semestinya diajukan secara reguler, tidak melalui hak Istimewa dengan memanfaatkan PP Nomor 25 Tahun 2024 ini,” kata Trisno pada waktu dihubungi Tempo, Senin, 29 Juli 2024.
Adapun, pemerintah menerbitkan Peraturan pemerintahan Nomor 25 Tahun 2024 sebagai revisi dari Peraturan otoritas Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral juga Batubara.
Beleid ini diteken Presiden Joko Widodo pada 30 Mei lalu. Aturan ini memberikan regulasi anyar terhadap organisasi masyarakat atau ormas keagamaan, pada mana mereka dapat mengajukan atau diberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus alias WIUPK dari pemerintah.
Dalam kunjungan kerja ke Batang, Jawa Tengah pada Jumat, 26 Juli kemarin, Presiden Jokowi, menjelaskan alasannya menerbitkan PP Nomor 25 Tahun 2024 yang tersebut memberikan WIUPK terhadap ormas keagamaan.
Ia mengklaim, penerbitan PP yang dimaksud didasari menghadapi komplain Warga manakala dirinya melakukan dialog pada pondok pesantren serta masjid. Jokowi mengatakan, ormas keagamaan menyanggupi apabila diberikan konsesi untuk menjalankan tambang, tidak belaka perusahaan besar.
Kemudian, Jokowi melanjutkan, alasan lainnya dari penerbitan PP Nomor 25 Tahun 2024, ialah untuk memberikan kesetaraan sekaligus keadilan ekonomi.
Ia kembali mengklaim, bahwa pemerintah juga bukan menunjuk ormas keagamaan tertentu untuk mengajukan IUP. Sebab, pemerintah hanya sekali bersifat menyediakan peraturannya.
“Yang mengurus juga bukanlah ormas langsung, tapi badan usaha ke bawah naungan ormas, misalnya koperasi, PT atau CV,” kata Presiden Jokowi, Jumat, 26 Juli 2024 disitir dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Selang beberapa jam pasca PP Muhammadiyah menyatakan sikap menerima IUP yang dimaksud ditawarkan pemerintah, beberapa kader di area melampiaskan kekecewaan dengan melakukan pergerakan mengundurkan diri dari dari grup percakapan WhatsApp Pengurus Wilayah Muhammadiyah.
Salah satunya, ialah grup WhatsApp Muhammadiyah Sragen, juga Pengurus Pusat ‘Aisyiah Wonosari. Tempo menerima tangkapan layar mengkritik yang disebutkan dari banyak kader di PP Muhammadiyah.
Di luar kepengurusan, penolakan juga dilayangkan banyak aktivis dari beragam Lembaga, akademisi lalu kader Muhammadiyah. Mereka tegabung pada forum Cik Di Tiro.
Forum ini mengadakan demonstrasi sejak hari pertama Konsolidasi Nasional Muhammadiyah dihelat. Bahkan, juga membakar kartu keanggotaan Muhammadiyah sebagai bentuk mengecam simbolik.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir, tak membantah akan adanya perdebatan internal dalam Muhammadiyah ihwal kebijakan menerima IUP dari pemerintah ini.
Ia menyatakan argumentasi pihak yang tak setuju berubah menjadi substansi panduan Muhammadiyah pada menjalankan tambang nanti. Ia menegaskan, Muhammadiyah tak anti terhadap kritik juga demonstrasi.
“(Perdebatan internal) Biasa di Muhammadiyah, pada saat ambil kebijakan terus-menerus ada yang digunakan kontra juga punya argumen” kata Haedar.
Pada Ahad, 28 Juli kemarin, PP Muhammadiyah, memutuskan menerima tawaran IUP khusus dari pemerintah. Alasannya, hasil pleno pada 13 Juli lalu, juga Konsolidasi Nasional yang tersebut dilangsungkan selama 2 hari sejak 27-28 Juli kemarin.
Konsolidasi Nasional ini dihadiri pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis, Lembaga, Biro, Organisasi Otonom Taraf Pusat, Pengurus Wilayah Seluruh Indonesia, Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan juga ‘Aisyiah, juga Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah.
“Kami mengawasi nilai positif tambang itu seperti sebuah kehidupan, persis seperti itu juga pro kontranya,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir di jumpa pers, Ahad, 28 Juli 2024, kemarin.
Artikel ini disadur dari Kecewa Kader Setelah Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang Ormas
