JAKARTA – Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mencium aroma kebijakan pemerintah pada reshuffle kabinet di dalam ujung Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), khususnya mengenai pelantikan politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menjadi Menkumham pengganti Yasonna Laoly. Deddy melihat, Jokowi sedang mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo Subianto selama lima tahun ke depan.
“Penggantian Menkumham Yasonna Laoly adalah murni program kebijakan pemerintah untuk meloloskan (revisi) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, juga DPRD (UU MD3) guna mencapai 3 tujuan,” ujar Deddy untuk wartawan, Hari Senin (19/8/2024).
Tujuan yang disebutkan disebutkan oleh Deddy. Pertama, agar Partai Golkar yang mana sudah ada pada kendali Jokowi di tempat kuat oleh sebab itu bisa jadi menguasasi legislatif dari DPR RI hingga Provinsi serta DPRD Kabupaten-Kota.
Hal ini akan memudahkan Jokowi pada mengatur peta urusan politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan Presiden terpilih sekaligus mengerdilkan PDIP. Kedua, ini akan memudahkan Jokowi untuk membagi-bagi jabatan untuk internal Partai Golkar nantinya.
Dengan demikian, gejolak internal Golkar dapat diredam. Ini adalah merupakan analisa pribadinya, Deddy pun tak menyoal apabila orang tiada sependapat. “Ketiga, untuk melumpuhkan partai-partai kebijakan pemerintah yang tersebut akan melakukan kongres/munas/muktamar sebelum pilkada agar tertunduk dan juga manut di pilkada dan juga penyusunan personel pengurus periode berikutnya,” ujar Deddy.
“Peran Menkumham sangat penting pada pengesahan kepengurusan parpol sehingga apabila tiada tunduk, berisiko bukan bisa saja bergabung pilkada atau tidaklah disahkan kepengurusannya,” sambungnya.
Secara umum, Deddy mengawasi Presiden Jokowi sedang bermain urusan politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan juga sikap kebijakan pemerintah dinastinya. “Sebab tak ada alasan etis, substansial, teknis-birokratis yang dapat menjelaskan reshuffle jelang 2 bulan lengser,” pungkas Deddy.
