JAKARTA – Pencetus ide pemindahan Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN) yang mana juga Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 2014-2015 Andrinof Chaniago mengaku regulasi IKN cuma disusun selama 43 hari di tempat DPR. Hal itu sebab banyak waktu yang terpotong ketika Pandemi Covid 19 melanda.
“Ketika covid sudah ada mereda kemudian terkelola, barulah dikirim Surpres (Surat Presiden) ke DPR, lalu DPR cuman mengeksplorasi 43 hari,” kata Andrinof pada acara peluncuran buku ‘9 Alasan lalu 8 Harapan Memindahkan Ibukota’ pada Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).
Meski demikian, Andrinof menyebutkan wacana pemindahan Ibukota ke Kalimantan sebetulnya sudah ada ada sejak tahun 2008 silam. Akan tetapi wacana yang disebutkan tiada pernah dilanjutkan di tahap kajian. “Visi Indonesia 2033 itu kita launching 2008, rekomendasi kita tegas, pindahkan Ibukota ke Kalimantan,” sambungnya.
Bahkan hingga Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu berakhir pemindahan Ibukota ke Kalimantan hanyalah sebatas wacana, tiada pernah disertai dengan kajian komprehensif untuk menyusun serta merealisasikan wacana tersebut.
“Bicara Pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, kalau wacana umum itu sudah ada mencuat ke publik, maka kewajiban pemerintah melakukan kajian. “SBY selesai wacana itu jalan terus, tapi tidak ada pernah ada kajian,” tambah Andrinof.
Sehingga pada tahun 2014 atau ketika Presiden Joko Widodo menjabat, Andrinof menyatakan wacana Pemindahan Ibukota itu ditagih oleh salah satu warga dalam Kalimantan. Sejak itu barulah Presiden Jokowi mengeluarkan perintah terhadap Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun kajian terkait wacana Pemindahan Ibukota.
“Saya telah bikin (kajian pemindahan Ibukota), kita siapkan draf RUU pembentukan Ibukota baru, cuman terinterupsi oleh covid, maka ditahan,” tambahnya.
Meski demikian, Andrinof menyebutkan selama terhalang Pandemi Covid 19, kajian akan pembentukan Ibukota baru terus diadakan sama-sama dengan pakar kemudian akademisi. Sehingga ketika masuk dalam DPR hanya saja tinggal sedikit penambahan sekadar sebelum diundangkan pertama kali pada tahun 2023 lalu.
“Maka dalam DPR tentu tinggal cari masukan tambahan, sekalipun namanya sebuah kebijakan mesti ada yang digunakan belum tuntas, maka pasca 42-45 hari lahir undang-undang,” pungkasnya.
