JAKARTA – Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengungkap bahwa pendapatan negara dirancang untuk mampu mencapai Rp2.996,9 triliun pada tahun 2025. Hal ini disampaikan pada acara Penyampaian RUU APBN 2025 yang tersebut dijalankan di dalam Kompleks Parlemen Jakarta, Hari Jumat (16/8/2024).
Jokowi merinci, pendapatan negara yang disebutkan akan terdiri dari penerimaan perpajakan dan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rancangan pendapatan negara ini disebutnya akan tetap saja menjaga iklim penanaman modal kemudian kelestarian lingkungan dan juga keterjangkauan layanan publik.
“Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang dimaksud terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun lalu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun,” ungkap Jokowi pada Pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 dalam Kompleks Parlemen Jakarta.
Lebih lanjut disampaikan, reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola kemudian administrasi perpajakan, dan juga pemberian insentif perpajakan yang terarah dan juga terukur.
Menurut Jokowi, upaya peningkatan PNBP terus diadakan melalui pengaplikasian teknologi untuk perencanaan serta pelaporan, penguatan tata kelola serta pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara serta sumber daya alam, juga memacu perubahan layanan.
“Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto atau Rp616,2 triliun yang mana akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan aman serta dikelola secara hati-hati,” ujar Presiden.
Jokowi mengklaim, pemerintahan terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, menggerakkan kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Penyertaan Modal (LPI), dan juga Special Mission Vehicle (SMV), juga peningkatan akses pembiayaan bagi penduduk berpenghasilan rendah, UMKM, lalu Usaha Ultra Mikro.
“Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5%–5%. Angka kemiskinan diturunkan pada rentang 7–8%. Rasio gini di kisaran 0,379–0,382. Skala Modal Individu (IMM) pada level 0,56. Skor Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di tempat kisaran 115–120. Angka Tukar Nelayan (NTN) dijaga di dalam kisaran 105–108,” imbuhnya.
