JAKARTA – Pelaksana Pekerjaan (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Tomsi Tohir menegaskan, pentingnya kepala desa memiliki kemampuan leadership untuk mengembangkan desa. Seorang kepala desa bukan cuma bertindak sebagai pemimpin formal, tetapi juga menjadi guru lalu orang tua yang mana membimbing masyarakat.
“Kalau beliau (kepala desa) tiada miliki kemampuan leadership bagaimanapun juga di dalam tingkat desa, maka tak akan berprogres desa itu,” jelasnya di Rapat Kerjasama Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Inisiatif Penguasaan Pemerintahan juga Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2024 pada DKI Jakarta dikutipkan Hari Sabtu (17/8/2024).
Tomsi menyoroti isu subjektivitas kemudian peluang ketidakadilan yang harus diperbaiki di proses pendataan warga kurang mampu di tempat desa. Menurutnya, kepala desa yang digunakan adil seharusnya mencatat juga memberikan bantuan berdasarkan keinginan masyarakat, bukanlah afiliasi urusan politik atau dukungan pribadi. “Oleh sebab itu kepemimpinan kepala desa ini penting. Itu juga kita lihat kadang-kadang yang tersebut ini dapat, ini yang dimaksud tambahan miskin bukan dapat, ini dimulai dari pendataan di area desa,” ujarnya.
Tomsi juga menekankan pentingnya mendirikan sistem pengelolaan keuangan desa yang dimaksud baik, transparan, serta akuntabel agar terhindar dari penyalahgunaan. Dana desa harus disadari bukanlah uang pribadi sehingga penggunaannya harus berdampak terhadap pengerjaan desa. Dirinya juga memberikan atensi adanya kelompok-kelompok tertentu yang dimaksud mengawaitu pembagian ketika dana desa dikucurkan. “Ini bukanlah untuk dibagi-bagi begitu saja, tapi digunakan untuk khasiat pengerjaan desa,” jelas Tomsi.
Tomsi juga menyerukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui berbagai program. Ini adalah seperti acara Pemberdayaan Kemakmuran Keluarga (PKK) yang dimaksud memiliki kegiatan terkait kebugaran ibu lalu anak, dan juga kebersihan pada desa. Berbagai inisiatif itu penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal pada desa juga tak sedikit hidup miskin.
Selain itu, Tomsi juga menggerakkan percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mana efektif. Apalagi BUMDes dapat didukung dengan pemanfaatan dana desa maksimal 40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes diakui sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian desa.
“Tapi coba lihat berapa persen BUMDes kita yang digunakan berhasil, semata-mata beberapa yang dimaksud bisa saja menghasilkan, yang dimaksud saya cuma ingat itu cuma lima atau enam, yang sanggup menciptakan miliki penghasilan dalam berhadapan dengan 5 miliar [rupiah] pada 1 tahun,” jelas Tomsi.
Tomsi berharap, penerapan P3PD dapat berjalan dengan baik juga menekankan pada kualitas, keberlanjutan, juga efektivitas program. Tomsi menegaskan bahwa keberhasilan kegiatan tak belaka bergantung pada satu kali pelatihan, tetapi harus didukung oleh sistem pengawasan, pembelajaran berkelanjutan, lalu evaluasi yang tersebut terus-menerus.
“Ini perlu dijadikan penekanan, serta ini akan berhasil kalau kita sama-sama bekerja kompak lalu tidak ada berpikir ‘ini kan kabupaten saya kecil, tidaklah berpengaruh,’ Tidak ada! Semua berpengaruh, lalu inilah yang dimaksud namanya bakti kita bagi warga lalu Ibu Pertiwi ini, itu harus disadari,” ucpanya.
