JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 Tahun 2024 membolehkan partai urusan politik (parpol) di tempat DPRD mengusung calon kepala wilayah (cakada) dalam Pilkada. MK beralasan, aturan ini untuk menjaga pernyataan sah yang diperoleh partai di tempat Pemilu, agar dapat digunakan untuk menyalurkan aspirasi.
Praktisi Hukum Nasrullah menilai, harusnya pandangan MK yang disebutkan juga berlaku pada menjaga pengumuman partai pada DPR. Karena ada parpol tak bisa saja menyalurkan aspirasi di tempat DPR lantaran terhalang aturan ambang batas parlemen atau parlementary threshold.
Namun beliau mengungkapkan, MK setiap saat menolak Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait ambang batas parlemen setiap saat ditolak.
“Harusnya (pemahaman sama juga digunakan di tempat DPR), cuman kan PHPU terkait hal yang dimaksud selama ini masih banyak ditolak MK, alasannya terus-menerus dikarenakan open legal policy atau tujuan penyederhanaan total partai politik,” kata Nasrullah, Kamis (22/8/2024).
Selain itu beliau mengatakan, putusan MK ini juga akan berdampak pada peraturan untuk mengusung presiden di area Pemilihan Umum 2029 mendatang. Walaupun, pertanyaan selanjutnya apakah partai nonparlemen akan mampu mengusung calon presiden.
Mengacu terhadap putusan MK, Nasrullah melihat, ada pengumuman rakyat yang juga terabaikan lantaran partai yang mana didukung tidak ada masuk ke parlemen.
“Melalui putusan 60 kemarin, nampaknya kita mengawasi akan ada perkembangan wacana ke arah sana untuk menyamakan pengaturan presidential threshold, pertanyaan hukum yang akan muncul apakah memungkinkan partai nonparlemen ke depannya dapat mencalonkan calon presiden atau seperti apa,” tutupnya.
Sebelumnya, MK sependapat aturan yang dimaksud digugat Partai Buruh kemudian Partai Gelora membatasi pemenuhan hak konstitusional dari partai kebijakan pemerintah kontestan pemilihan umum yang tersebut sudah pernah memperoleh pendapat sah di pemilihan umum meskipun tidak ada memiliki kursi di dalam DPRD. Akibatnya, menurunkan nilai pemilihan kepala area yang mana demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
“Sebab, ucapan sah hasil pilpres menjadi hilang lantaran bukan dapat digunakan oleh partai urusan politik untuk menyalurkan aspirasinya memperjuangkan hak-haknya melalui akan datang calon kepala wilayah yang akan diusungnya,” kata Hakim MK.
MK menyampaikan bahwa Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki pemilihan kepala wilayah yang tersebut demokratis. Salah satunya dengan membuka prospek terhadap semua partai urusan politik partisipan pemilihan umum yang digunakan miliki kata-kata sah di pilpres untuk mengajukan akan datang calon kepala area agar rakyat dapat memperoleh ketersediaan beragam akan datang calon.
