JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum kemudian Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan tentang pagu anggaran indikatif dipangkas menjadi Rp75,63 triliun pada 2025. Skor yang dimaksud turun besar dibandingkan pagu anggaran tahun ini sebesar Rp146,98 triliun.
Penurunan pagu anggaran yang dimaksud menurutnya hal yang biasa di transisi pemerintahan. Basuki menyinggung mengenai pagu anggaran PUPR pada 2015 lalu atau tahun pertama Jokowi juga cuma Rp75 triliun.
“Itu kan seperti persis pada pada waktu Pak Jokowi masuk ke pemerintahan. Itu tahun 2014, saya kan mengakses file-nya, itu ya Rp75 triliun. Jadi itu yang tersebut memberi ruang fiskal untuk Presiden terpilih untuk mengalokasikan,” kata Basuki ketika ditemui pada kantornya, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga: Anggaran Pembangunan IKN pada 2025 Hanya Rp143 Miliar, Kok Bisa?
Menurut ia penurunan pagu anggaran Kementerian pada masa transisi pemerintahan itu memang sebenarnya sengaja dilaksanakan oleh otoritas untuk memberikan ruang fiskal yang tersebut tambahan luas untuk Presiden juga Wakil Presiden terpilih mulai menjalankan inisiatif prioritasnya.
Meski demikian, Basuki menyatakan anggaran Rp75,63 triliun tahun 2025 yang dimaksud masih sebagai pagu indikatif. Sehingga masih ada kemungkinan anggaran yang disebutkan dapat ditambah, tergantung arah acara presiden terpilih Prabowo – Gibran.
“Itu kan baru pagu indikatif, belum final. Itu baru pagu indikatif, tiga menteri itu Bappenas, Kemenkeu, juga Badan Anggaran itu kan Rp75 triliun. Padahal masih ada ruang fiskal lagi yang disiapkan oleh Menteri Keuangan untuk Presiden terpilih memprioritaskan program-program,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menjelaskan pagu indikatif Rp75,63 triliun tahun 2025 akan dialokasikan untuk beberapa inisiatif pembangunan. Misalnya untuk mengembangkan konektivitas jaringan jalan yang dimaksud tersebar di area seluruh Indonesia. Pembangunan jalan nasional pada tahun 2025 ditargetkan 128,1 km yang tersebar di tempat seluruh Indonesia.
Sedangkan lewat anggaran tersebut, konstruksi jalan tol akan berjauhan lebih besar kecil dari jikalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 pengerjaan jalan tol yang tersebut dijalankan menggunakan APBN totalnya hanya sekali 4,83 km saja. Sebab menurutnya, peran otoritas akan lebih lanjut sejumlah ada dukungan proses pembuatan yang dimaksud akan datang dikerjasamakan dengan badan usaha.
Selain itu, Ditjen Bina Marga yang mana membidangi urusan konektivitas jalan dan juga jembatan juga akan datang menggunakan anggaran untuk kegiatan preservasi kemudian pengerjaan jembatan.
