JAKARTA – Menjelang pergantian pemerintahan pada 20 Oktober mendatang, isu energi dinilai akan terus menjadi beban pemerintah baru di dalam bawah Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya akibat tingginya biaya impor LPG yang tersebut selama ini dikonsumsi jutaan rumah tangga juga pelaku bisnis di dalam Indonesia.
Berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, subsidi gas sejak 2019 sampai tahun ini mencapai Rp460 triliun. Kuantitas impor LPG pada 2019-2023 senilai Rp288 triliun, sedangkan total subsidi gas pada periode yang dimaksud sejenis senilai Rp373 triliun. Dengan kata lain, 77% subsidi LPG dipakai untuk mengimpor LPG.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai besarnya subsidi energi, khususnya LPG akan menjadi beban bagi pemerintah baru. Oleh oleh sebab itu itu ia menyarankan pemerintah untuk melakukan terobosan dengan mengoptimalkan sumber daya alam domestik. Seperti gas bumi yang dimaksud produksi kemudian cadangannya masih sangat besar di tempat Indonesia.
“Kami kira upaya melakukan diversifikasi sumber energi menjadi penting untuk dijalankan oleh pemerintahan yang baru nanti teristimewa pada upaya mencapai target penurunan emisi gas buang pada beberapa tahun mendatang kemudian juga di upaya mengempiskan subsidi yang mana relatif besar,” kata dia, pada Jakarta, Mulai Pekan (2/9/2024).
Baca Juga: Subsidi Listrik 2025 Disepakati Rp90,22 Triliun, Bahlil Ungkap Penyebab Kenaikan
Lebih berjauhan Yusuf menilai bahwa gas bumi akan semakin memiliki peran strategis bagi pemenuhan energi nasional ke depan. Selain berperan sebagai energi transisi menuju net zero emission pada 2060 seperti ditargetkan pemerintah, gas bumi juga paling sejumlah ditemukan dalam Indonesia pada waktu ini.
“Indonesia menjadi negara yang mana masuk ke di salah satu negara yang tersebut mempunyai cadangan gas yang digunakan besar di tempat dunia,” lanjutnya.
Salah satu aset strategis yang harus segera dioptimalkan pemerintahan baru adalah perluasan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas). Dengan memanfaatkan jaringan gas kota, bisa jadi membuka potensi pemerintah untuk memperkecil subsidi dibandingkan impor LPG yang selama ini punya share relatif besar di subsidi di tempat APBN.
“Di sisi lain optimalisasi gas bumi tidaklah hanya sekali bisa saja dijalankan melalui pemasangan jaringan gas tetapi juga memacu perusahaan BUMN seperti PLN untuk menggunakan energi gas sebagai sumber pembangkit di dalam luar batubara,” Yusuf menambahkan.
Dengan begitu serapan yang dimaksud dijalankan oleh PLN tentu bisa jadi menjaga daya saing biaya dari gas nasional lalu pada pada waktu yang digunakan sebanding memperkecil penyelenggaraan batubara yang mana dinilai relatif tak ramah lingkungan.
