JAKARTA – Muhammadiyah sudah pernah membentuk dua badan korporasi untuk pengelolaan tambang. Hal ini sebagai aktivitas lanjut setelahnya Muhammadiyah menerima konsesi tambang dari pemerintah.
Muhammadiyah telah terjadi menunjuk Menteri Koordinator Area Pembangunan Individu serta Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah.
“Tambang sekarang ini sudah ada dibentuk tim, yang digunakan saya sebagai ketua timnya. Tapi, saya pada kapasitas bukanlah sebagai ahli tambang, sebagai Ketua PP yang digunakan membidangi ekonomi,” ujar Muhadjir di tempat Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Dua badan korporasi telah dilakukan dibentuk yakni strategic company juga operating company. “Ada strategic corporation, jadi korporasi strategic. Kemudian juga company, maksud saya strategic company. Yang ini nanti menjadi holding. Kemudian ada operating company. Operating company inilah yang mana nanti para ahli yang tersebut memang sebenarnya punya pengalaman ditambang orang Muhammadiyah dan juga juga ahli,” ungkapnya.
Muhammadiyah di pengelolaan tambang juga akan melibatkan lima fakultas Jurusan Pertambangan pada Kampus Muhammadiyah.
Muhadjir meyakinkan Muhammadiyah tidak ada akan buru-buru untuk memutuskan pengelolaan tambang kemudian akan disiapkan terlebih dulu badan pengelolanya. Pasalnya, di pengelolaan tambang tidak ada boleh dengan segera ke organisasi sosial kemasyarakatan tapi harus lewat badan usaha.
“Kita tiada akan buru-buru memutuskan. Kalau menerimanya iya. Tetapi kita siapkan dulu institusi pada pada Muhammadiyah. Mulai dari tadi itu holdingnya kita bentuk. Karena kan tiada boleh secara langsung ke organisasi sosial kemasyarakatannya, tapi harus lewat badan usahanya,” ujarnya.
“Kita punya badan bisnis milik Muhammadiyah namanya BUMM. Nah ini kan sekarang kita bentuk holding, namanya strategic company. Kemudian telah terbentuk lagi operatingnya. Nanti operating ini yang akan bekerja serupa dengan kontraktor termasuk yang digunakan melakukan survei awal untuk menetapkan sebagaimana kelayakan untuk pertambangannya sampai betul-betul bisnis-bisnisnya mantap,” sambungnya.
